BANGKALAN, Garudasatunews.id — Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura (BASSRA) bersama puluhan ulama dan habaib se-Madura secara resmi meminta rencana pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, ditinjau kembali. Langkah ini diambil hingga terdapat kejelasan menyeluruh terkait proses pembentukan Provinsi Madura yang masih terus berjalan.
Sikap tegas tersebut disepakati dalam pertemuan strategis BASSRA yang dihadiri sekitar 45 ulama dan habaib dari seluruh wilayah Madura, pada Minggu (16/8/2026). Para ulama menegaskan, pembangunan industri berskala besar harus dirancang dengan matang dan berlandaskan kepentingan masyarakat lokal — mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga kearifan budaya setempat.
“Madura masih memiliki agenda besar terkait pembentukan Provinsi Madura yang saat ini sedang berproses,” ungkap tokoh ulama Madura, KH. R. Ali Badri Zaini.
BASSRA menilai status Madura sebagai provinsi mandiri nantinya akan memberikan kewenangan yang jauh lebih luas bagi masyarakat setempat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk tata ruang wilayah dan pengelolaan kawasan industri secara partisipatif.
Aliansi Ulama Madura (AUMA) juga mengingatkan akan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan industrialisasi. Pengalaman perkembangan kawasan industri Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie menjadi catatan khusus bagi para ulama, agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.
“Pembangunan kawasan industri harus memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat langsung, bukan justru tersisih dari proses pembangunan itu sendiri,” tegas pihak AUMA.
BASSRA kembali menegaskan prinsip fundamental yang selama ini didorong, yakni: “Jangan membangun di Madura, tetapi bangunlah Madura.”
Bagi para ulama, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya investasi atau berdirinya gedung-gedung industri, melainkan dari sejauh mana masyarakat lokal menjadi subjek utama dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, BASSRA mengusulkan empat prinsip dasar pembangunan Madura, yaitu: Manusiawi, Indonesiawi, Madurawi, dan Islami. Prinsip ini dinilai krusial agar pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan karakter masyarakat, kearifan budaya, nilai keagamaan, serta kepentingan nasional.
Perlu diketahui, wacana pembentukan Provinsi Madura telah bergulir selama bertahun-tahun. Upaya tersebut melibatkan kepala daerah, pimpinan DPRD dari empat kabupaten di Madura, serta berbagai elemen tokoh masyarakat dan ulama. Saat ini, wilayah Madura terdiri atas Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep salah satu tantangan utama pembentukan provinsi baru adalah pemenuhan ketentuan regulasi terkait jumlah kabupaten/kota.
Dengan sikap yang telah disepakati ini, BASSRA berharap arah pembangunan Madura ke depan dapat disusun melalui proses yang transparan dan melibatkan semua pihak terkait: pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, serta warga lokal itu sendiri. (Red-Garudasatunews)
