SUMENEP, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten Sumenep mengambil langkah preventif dengan memperkuat sistem pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya ke wilayah kepulauan. Langkah strategis ini ditempuh guna mencegah terulangnya insiden kelangkaan pasokan energi yang sempat terjadi di beberapa titik pada awal tahun 2026.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan bahwa tata kelola distribusi energi di wilayah kepulauan menjadi prioritas intervensi pemerintah daerah mengingat kompleksitas geografis dan tantangan logistik yang dihadapi.
Untuk itu, Pemkab Sumenep terus mengintensifkan koordinasi dengan PT Pertamina guna mengamankan kepastian kuota sekaligus menjamin kelancaran rantai pasok hingga ke tingkat konsumen akhir.
“Fokus kami saat ini tidak hanya memastikan ketersediaan stok di hulu, tetapi memastikan intervensi pengawasan di hilir agar BBM benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah kepulauan,” tegas Dadang, Rabu (10/6).
Langkah progresif ini diambil menyusul adanya keluhan dari masyarakat Kepulauan Sapeken beberapa waktu lalu terkait gangguan pasokan Pertalite yang sempat melumpuhkan mobilitas warga.
Sebagai solusi taktis, Pemkab Sumenep menginstruksikan para camat dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) untuk mengawal ketat seluruh proses bongkar muat BBM mulai dari kedatangan kapal tanker hingga didistribusikan ke stasiun pengisian.
Dadang menambahkan, guna mempercepat respons di lapangan, Pemkab berencana mendelegasikan wewenang pengawasan langsung kepada pihak kecamatan serta membuka opsi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus jika eskalasi di lapangan membutuhkan pengawasan ekstra.
Di sisi lain, Dadang meluruskan informasi yang beredar dengan menegaskan bahwa tidak ada pemotongan kuota BBM untuk Kabupaten Sumenep tahun ini.
Masyarakat diimbau tetap tenang karena seluruh instansi terkait terus bekerja memastikan pasokan energi tersalurkan secara merata demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.(red)
