MAGETAN, Garudasatunews.id – Pengadilan Agama (PA) Magetan mencatat 68 perkara dispensasi nikah anak sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 perkara diajukan karena calon pengantin perempuan telah hamil di luar nikah. Data ini menunjukkan persoalan perkawinan anak di Magetan masih menjadi perhatian serius, terutama terkait perlindungan anak dan keberlanjutan pendidikan.
Humas PA Magetan, Sunyoto, mengatakan mayoritas pemohon dispensasi nikah masih berada pada usia 15 hingga 18 tahun. Terdapat satu perkara yang melibatkan anak berusia di bawah 15 tahun. Dari sisi pendidikan, pemohon paling banyak masih berada pada jenjang SMP.
Rinciannya, sebanyak 48 anak berpendidikan SMP, 13 anak berpendidikan SD, enam anak berpendidikan SMA, dan satu anak tidak bersekolah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dispensasi nikah tidak semata berkaitan dengan perkawinan, tetapi juga beririsan dengan keberlanjutan pendidikan anak.
“Dari 68 dispensasi, 51 karena hamil, sementara sisanya sudah melakukan hubungan tetapi tidak hamil. Cuma meminta pertanggungjawaban,” kata Sunyoto.
Selain faktor kehamilan, sebagian permohonan muncul setelah adanya hubungan di luar pernikahan yang diketahui orang tua atau lingkungan sekitar. Dalam kondisi tersebut, keluarga kemudian mengajukan dispensasi sebagai jalan untuk memperoleh izin menikah bagi anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan.
Namun, PA Magetan tidak serta-merta mengabulkan seluruh permohonan. Dari 68 perkara yang masuk, tiga perkara dicabut oleh pemohon setelah mendapatkan nasihat mengenai pentingnya pendidikan dan risiko menikah pada usia anak.
Sementara itu, 63 perkara dikabulkan majelis hakim. Dua perkara lainnya dinyatakan gugur karena pemohon tidak hadir dalam persidangan. Permohonan yang gugur pada prinsipnya tidak dapat dilanjutkan dalam perkara tersebut, meski pemohon dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari aspek pekerjaan, mayoritas pemohon juga belum memiliki pekerjaan. Tercatat 53 pemohon belum bekerja, sedangkan 15 lainnya bekerja di sektor swasta.
Angka tersebut menjadi sinyal bahwa dispensasi nikah perlu dilihat sebagai persoalan perlindungan anak secara menyeluruh. Kehamilan di luar nikah memang menjadi alasan dominan pengajuan, tetapi keputusan perkawinan pada usia anak juga membawa konsekuensi terhadap pendidikan, kesiapan ekonomi, kesehatan, serta masa depan anak.
Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika perkara sudah masuk ke pengadilan. Peran keluarga, sekolah, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan lingkungan sosial diperlukan untuk memperkuat edukasi serta pendampingan remaja.
Dalam pemberitaan mengenai perkara yang melibatkan anak, identitas dan informasi pribadi anak perlu tetap dilindungi. Fokus pemberitaan semestinya diarahkan pada data, kebijakan, penyebab, serta upaya pencegahan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pertimbangan utama.
(Red-Garudasatunews)
