KEDIRI, Garudasatunews.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri mempercepat pembaruan data kesejahteraan masyarakat setelah tercatat sebanyak 24.905 warga mengajukan perbaikan desil hingga September 2026. Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait data tingkat kesejahteraan yang dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Percepatan dilakukan melalui pembekalan teknis aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) kepada operator desa. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (28/9/2026), difokuskan pada mekanisme pengusulan dan pembaruan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinsos Kabupaten Kediri Subur Widono menjelaskan, desil merupakan peringkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Karena itu, pembaruan data diperlukan ketika kondisi sosial ekonomi warga mengalami perubahan.
“Petugas operator yang ada di desa ini menjadi garda depan. Melalui aplikasi SIKS-NG ini mereka dapat mengusulkan pembaruan desil sesuai kondisi riil warga,” kata Subur saat kegiatan berlangsung.
Tingginya jumlah pengajuan menjadi perhatian tersendiri dalam proses pembaruan data. Sejak sosialisasi mekanisme perbaikan desil dilakukan, warga mulai mendatangi pemerintah desa untuk mengajukan perubahan data. Hingga September 2026, jumlahnya mencapai 24.905 warga Kabupaten Kediri.
Pembekalan tersebut tidak hanya melibatkan operator desa. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kasi Kesejahteraan Sosial, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) turut mengikuti kegiatan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri juga dilibatkan sebagai narasumber dalam memberikan pemahaman terkait data dan mekanisme pembaruan.
Selain persoalan perbaikan desil, Dinsos Kabupaten Kediri juga membekali peserta mengenai mekanisme penanganan warga yang sebelumnya dihentikan sebagai penerima bansos karena berdasarkan data yang dimiliki pemerintah terindikasi atau terafiliasi dengan aktivitas judi online.
Subur menyebut terdapat 6.245 penerima bansos di Kabupaten Kediri yang telah dihentikan. Namun, warga yang merasa tidak terlibat dan namanya masuk dalam daftar penghentian tetap memiliki ruang untuk menyampaikan sanggahan atau melakukan klarifikasi sesuai mekanisme yang tersedia.
Peserta pembekalan juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme pengusulan kembali bagi warga yang sebelumnya dihentikan sebagai penerima bansos. Mekanisme klarifikasi tersebut menjadi bagian dari proses pembaruan data agar informasi mengenai kondisi masyarakat dapat diperiksa dan disesuaikan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
Dinsos Kabupaten Kediri berharap penguatan kapasitas operator desa dapat mempercepat proses pembaruan data sekaligus meningkatkan akurasi basis data kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang lebih sesuai kondisi lapangan, pemerintah menargetkan penyaluran program bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap data kemiskinan yang ada sesuai kondisi riil masyarakat dan nantinya penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran,” tegas Subur.
(Red-Garudasatunews)
