SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersiap mengisi enam jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II yang selama ini masih dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Proses seleksi telah memasuki tahapan akhir setelah tim asesmen menyelesaikan penilaian terhadap para kandidat dan menyerahkan tiga nama terbaik untuk masing-masing jabatan.
Enam posisi strategis tersebut meliputi Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jawa Timur, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Jatim.
Penentuan pejabat definitif selanjutnya menjadi bagian dari kewenangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sesuai mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
Enam jabatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Perkebunan dan Disperindag berkaitan langsung dengan pengembangan sektor ekonomi, perdagangan, serta produktivitas komoditas unggulan Jawa Timur. Sementara itu, Bakorwil memiliki fungsi koordinasi pembangunan dan pemerintahan di wilayah kerja masing-masing.
Adapun Biro Perekonomian berperan dalam koordinasi kebijakan ekonomi daerah, sedangkan Biro PBJ memiliki tanggung jawab strategis dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Transparansi Seleksi Jadi Perhatian
Proses penentuan enam pejabat definitif tersebut menjadi perhatian karena menyangkut posisi strategis dalam struktur birokrasi Pemprov Jatim. Penempatan pejabat tidak hanya dituntut memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kemampuan menjalankan tugas sesuai kebutuhan organisasi.
Khusus jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, aspek integritas dan penguasaan regulasi pengadaan pemerintah menjadi perhatian penting. Posisi tersebut berkaitan dengan proses belanja pemerintah yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana proses seleksi berlangsung, termasuk dasar penilaian terhadap kandidat dan pertimbangan penetapan pejabat terpilih.
Menunggu Keputusan Gubernur
Dengan selesainya tahapan asesmen, keputusan akhir kini menjadi bagian penting dalam proses pengisian enam jabatan tersebut. Pelantikan diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah sekaligus memastikan kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur.
Namun, nama-nama tiga besar kandidat untuk masing-masing jabatan belum dapat dicantumkan karena halaman sumber BeritaJatim tidak berhasil diakses dan daftar nama tersebut belum ditemukan dalam sumber pembanding yang dapat diverifikasi. Pencantuman nama tanpa konfirmasi berisiko menimbulkan kekeliruan informasi.
Pengisian jabatan definitif diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rotasi birokrasi, melainkan momentum memperkuat profesionalisme aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(Red-Garudasatunews)












