MADIUN, Garudasatunews.id – Ancaman banjir saat musim penghujan membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Namun, upaya normalisasi sungai untuk mengantisipasi luapan air belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun dalam mengoptimalkan penanganan sungai, terutama di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami pendangkalan akibat penumpukan sedimentasi.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun, Vindha Bagus Devianto, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah hanya dapat melakukan normalisasi terhadap sungai yang masuk dalam kewenangannya.
Salah satu penanganan yang telah diselesaikan adalah normalisasi di kawasan hulu Bendung Sentono, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun.
“Banyak sungai itu kan menjadi ranahnya BBWS. Kita hanya bisa mengintervensi Hulu Bendung Sentono yang sudah kami selesaikan beberapa hari lalu,” ujar Bagus, Jumat (6/11/2026).
Menurut Bagus, persoalan sedimentasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kapasitas sungai mengalami penurunan. Material tanah yang terbawa aliran air ketika hujan secara bertahap mengendap di dasar sungai sehingga menyebabkan pendangkalan.
Jika tidak ditangani secara berkala, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
“Jadi otomatis sekali hujan kan masuk ke sungai membawa butiran tanah. Akhirnya lama-kelamaan mengendap di sungai dan menjadi dangkal. Sehingga ini kita perlu normalisasi tadi untuk mengembalikan fungsi sungai awalnya,” jelasnya.
Di sisi lain, DPUPR Kabupaten Madiun mengaku telah menyampaikan sejumlah usulan program penanganan banjir dan kekeringan kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut mencakup normalisasi dan pemeliharaan sungai, penanaman kembali pohon di kawasan hulu, serta pembangunan embung dan bendungan untuk menjaga ketersediaan air.
Namun, hingga kini usulan tersebut belum memperoleh tindak lanjut sebagaimana diharapkan. Keterbatasan anggaran dan kemungkinan bergesernya prioritas akibat program nasional disebut menjadi sejumlah kendala.
“Usulan-usulan kita sudah sampaikan terkait menjaga daerah aliran sungai, seperti penanaman pohon kembali, terus membuat embung-embung atau bendungan di hulu-hulu. Cuma mungkin keterbatasan anggaran dan tergeser oleh program nasional, jadi usulan kami belum dipertimbangkan,” ungkap Bagus.
Sementara itu, Pemkab Madiun telah menuntaskan normalisasi sungai di kawasan hulu Bendung Sentono dengan anggaran sekitar Rp60 juta. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk mengatasi pendangkalan sekaligus mengembalikan kedalaman aliran sungai.
Normalisasi itu diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi sungai dan mengurangi risiko luapan air ketika debit meningkat pada musim penghujan.
Persoalan pembagian kewenangan ini menjadi perhatian penting dalam upaya pengendalian banjir di Kabupaten Madiun. Koordinasi antara pemerintah daerah dan BBWS Bengawan Solo diperlukan agar penanganan sungai yang membutuhkan normalisasi dapat berjalan lebih terarah.
Kejelasan tindak lanjut terhadap usulan pemerintah daerah, termasuk penentuan prioritas penanganan dan dukungan anggaran, juga menjadi aspek penting untuk memastikan upaya mitigasi banjir tidak berhenti pada penanganan titik-titik tertentu.
Bagus berharap normalisasi yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mengurangi dampak luapan air akibat peningkatan debit sungai.
“Harapannya dengan adanya normalisasi sungai itu bisa mengurangi dampak luapan air akibat sungai yang tinggi, jadi dapat mereduksi,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
