MOJOERTO, Garudasatunews.id – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendesak keterlibatan aktif masyarakat hingga level paling bawah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seruan itu disampaikan dalam kegiatan penguatan peran masyarakat di Kantor Kelurahan Mentikan, yang menyasar Ketua RT, RW, tokoh lingkungan, hingga anggota Satlinmas.
Dalam forum tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menekankan bahwa selama ini penanganan kasus kekerasan kerap dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Padahal, menurutnya, peran masyarakat justru menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi kekerasan sejak dini.
“Pemahaman terkait bentuk-bentuk kekerasan harus dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat. Dari situ, pencegahan bisa dilakukan sebelum kasus membesar,” tegasnya, Senin (20/4/2026).
Ia mengungkapkan, kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis dan verbal yang sering luput dari perhatian. Kondisi ini dinilai berbahaya karena berdampak langsung terhadap kesehatan mental korban, terutama anak-anak dan perempuan dalam lingkup rumah tangga.
Lebih jauh, Ning Ita menyoroti masih adanya sikap pasif masyarakat ketika menemukan indikasi kekerasan di lingkungan sekitar. Ia meminta tokoh masyarakat tidak ragu mengambil langkah awal, termasuk memberikan dukungan moral dan mendorong korban untuk melapor.
“Diam bukan solusi. Jika korban takut atau belum berani melapor, masyarakat harus hadir memberi kekuatan dan pendampingan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengoperasikan layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bawah Dinas Sosial. Layanan ini diklaim siaga 24 jam dan dapat diakses melalui berbagai kanal, termasuk pesan singkat, guna mempercepat penanganan laporan.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan tenaga psikolog untuk memastikan pemulihan korban berjalan optimal, khususnya bagi mereka yang mengalami trauma akibat kekerasan.
Di akhir pernyataannya, Ning Ita menegaskan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. Ia menilai perubahan harus dimulai dari lingkungan terkecil dengan membangun kepedulian kolektif.
“Kita harus berani peduli dan bertindak. Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
