KETAPANG – KALBAR, Garudasatunews.id – Sebuah insiden mengkhawatirkan terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat, pada Selasa sore (4/8/2026). Rumah seorang jurnalis berinisial A.H. didatangi oleh sekitar 50 orang massa. Peristiwa ini merupakan buntut dari pemberitaan yang mengungkap dugaan penyajian makanan basi dalam program pemenuhan gizi untuk anak sekolah.
Alih-alih menggunakan mekanisme Hak Jawab atau melayangkan keberatan melalui Dewan Pers, kedatangan massa tersebut diduga bertujuan meminta pertanggungjawaban langsung dari A.H. Mereka menganggap pemberitaan sang jurnalis sebagai penyebab penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) Delta Pawan–Mulia Baru, yang berimplikasi pada hilangnya pendapatan para relawan.
Kronologi Masalah : Temuan Sayur Basi,
Kasus ini bermula pada 29 Juli 2026, ketika A.H. bersama rekan seprofesinya menerima laporan dari sejumlah pihak di lingkungan sekolah mulai dari siswa, guru, hingga orang tua di SMA Negeri 1 Ketapang, SMP St. Agustinus, dan RA Al-Ikhlas. Laporan tersebut menyebutkan bahwa menu sayur, khususnya labu siam dan jagung pipil, mengeluarkan aroma tidak sedap dan tidak layak konsumsi.
Bertindak profesional, A.H. dan rekannya tidak langsung memublikasikan laporan tersebut. Mereka mendatangi langsung dapur SPPG Delta Pawan–Mulia Baru untuk melakukan verifikasi kepada Kepala SPPG, Rahmat Agung Perdana, dan tenaga ahli gizi.
Verifikasi lapangan mengonfirmasi kebenaran laporan warga. “Setelah dicek memang benar ada sayur yang sudah basi,” aku Rahmat seperti dikutip pada Responsive Kalbar.
Rahmat juga mengakui adanya ketidaksesuaian prosedur dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN), di mana susu kemasan masih disertakan dalam paket makanan.
Konfirmasi senada juga disampaikan oleh Boby Nur Haliandi, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Ketapang.
“Saya sudah koordinasi dengan Kepala SPPG dan memang benar ada sayur basi,” tegasnya.
Pada 1 Agustus 2026, Kepala SPPG Rahmat Agung Perdana dan Ahli Gizi Rewinda Oryza Sativa mengirimkan surat resmi. Isinya memuat pengakuan atas penurunan kualitas menu, permintaan maaf kepada para penerima manfaat, dan penjelasan mengenai dugaan penyebabnya, yakni keterlambatan distribusi yang mempengaruhi suhu makanan. Mereka juga berjanji untuk memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP).
Ancaman Menjadi Nyata : Rumah Jurnalis Digeruduk
Namun, situasi berbalik secara tidak terduga. A.H. mengaku menerima intimidasi bahwa rumah pribadinya akan didatangi oleh para relawan yang terdampak penutupan dapur. Ancaman tersebut benar-benar terwujud pada Selasa sore, sekitar pukul 14.30 WIB.
”Saya sudah menjalankan tugas jurnalistik sesuai prosedur. Konfirmasi dilakukan, hak jawab dimuat. Tapi rumah saya tetap didatangi. Yang saya pikirkan bukan diri saya, melainkan istri dan anak-anak,” ungkap A.H.
Kehadiran puluhan orang di halaman rumah menciptakan suasana mencekam bagi keluarga A.H. Istrinya mengaku mengalami tekanan psikologis yang berat.
“Saya hanya ingin melindungi keluarga. Situasinya sangat menakutkan,” tuturnya,
seraya menambahkan bahwa kedua anak mereka yang menyaksikan kerumunan tersebut mengalami trauma.
Kebebasan Pers dan Rasa Aman Keluarga di Ujung Tanduk
Peristiwa ini menjadi sorotan serius terkait perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menggariskan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, atau jalur hukum yang sah.
Namun, ketika sengketa pemberitaan beralih menjadi aksi penggerudukan ke rumah pribadi jurnalis, yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan pers, melainkan juga rasa aman dan keselamatan keluarga yang tidak seharusnya dilibatkan dalam masalah terkait produk jurnalistik.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan penghormatan terhadap profesi jurnalis sebagai salah satu pilar demokrasi.(adc)
