PACITAN, Garudasatunews.id – Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pacitan tersendat. Hingga pertengahan April 2026, sedikitnya tujuh desa dilaporkan belum mampu merealisasikan proyek tersebut akibat keterbatasan lahan yang memenuhi syarat teknis.
Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengakui persoalan lahan menjadi hambatan krusial. Pemerintah daerah, kata dia, saat ini masih melakukan koordinasi lintas sektor mulai dari pemerintah desa, aparat kewilayahan, hingga kecamatan untuk mencari solusi konkret di lapangan.
“Sebagian desa terkendala kondisi geografis. Banyak wilayah berbukit sehingga sulit mendapatkan lahan datar sesuai ketentuan pembangunan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Dalam penelusuran di lapangan, sejumlah desa memang memiliki kontur perbukitan curam yang membatasi ketersediaan lahan representatif. Bahkan, di beberapa titik, fasilitas dasar seperti balai desa disebut tidak lagi memadai, menandakan keterbatasan ruang publik yang semakin mendesak.
Pemerintah daerah kini membuka opsi kebijakan alternatif dengan melibatkan kementerian terkait. Salah satu skenario yang dibahas adalah relaksasi ketentuan luas lahan, termasuk kemungkinan penggunaan lahan yang lebih kecil dari standar awal.
“Alternatif terus kami dorong, apakah melalui pengurangan luas lahan atau skema lain agar program tetap berjalan dan kewajiban desa terpenuhi,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Aji.
Selain itu, opsi lain yang sedang dikaji mencakup kerja sama antar desa, pemanfaatan lahan di wilayah tetangga, hingga skema sewa lahan. Langkah ini dinilai sebagai solusi realistis bagi desa yang secara faktual tidak memiliki ruang memadai.
“Tidak menutup kemungkinan lokasi berada di desa lain atau menggunakan skema alternatif, karena ada wilayah yang benar-benar terbatas lahannya,” tegasnya.
Di tengah berbagai kendala tersebut, capaian pembangunan KDKMP di Pacitan tetap menunjukkan progres. Data pemerintah daerah mencatat, sebanyak 37 desa telah menuntaskan pembangunan gerai koperasi hingga 100 persen, dari total 172 desa dan kelurahan.
Namun demikian, ketimpangan progres antarwilayah menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan perencanaan awal program, khususnya dalam aspek pemetaan lahan dan kondisi geografis. Pemerintah daerah dituntut memastikan percepatan solusi agar program penguatan ekonomi desa tidak terhambat berkepanjangan dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
