SUMENEP, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) resmi menerbitkan surat edaran mengenai pemutakhiran data kependudukan dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah strategis ini mengacu pada Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 38 Tahun 2026 tentang Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, mengimbau seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, hingga Kepala Desa/Lurah untuk aktif memfasilitasi dan mengarahkan ASN maupun masyarakat umum dalam pembaruan data ini.
“Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas akurasi data kependudukan. Data yang presisi menjadi fondasi utama dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran di Kabupaten Sumenep,” ujar Agus, Kamis (08/10/2026).
Terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus pemutakhiran data kependudukan:
1. Pembaruan Tingkat Pendidikan: Memutakhirkan data pendidikan terakhir pada Kartu Keluarga (KK) sebagai basis perencanaan pembangunan daerah dan indikator dimensi pendidikan IPM.
2. Legalisasi Status Perkawinan: Mengubah status dari “Kawin Belum Tercatat” menjadi “Kawin Tercatat” bagi pasangan yang telah memiliki Buku Nikah atau Akta Perkawinan sah.
3. Aktivasi IKD: Mendorong kepemilikan Identitas Kependudukan Digital untuk mempermudah akses layanan publik, administrasi kependudukan, hingga penyaluran bantuan sosial.
Agus juga menekankan pentingnya peran ASN sebagai pelopor dan penggerak di lingkungan masing-masing. Pihak Kecamatan dan Desa/Kelurahan diharapkan proaktif menyisir warga yang datanya belum diperbarui agar segera melengkapi dokumen sesuai kondisi terkini.
Untuk kelancaran proses, seluruh perangkat daerah dan masyarakat dapat berkoordinasi langsung dengan Disdukcapil Kabupaten Sumenep guna mendapatkan layanan pendampingan, verifikasi, maupun penyelesaian kendala teknis di lapangan. (Red-Garudasatunews)
