SIDOARJO, Garudasatunews.id – Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp3 miliar menjadi sorotan tajam kalangan legislatif. Besarnya dana yang tidak terserap tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga komitmen pembinaan atlet di tengah meningkatnya kebutuhan cabang olahraga (cabor).
Sorotan DPRD mengemuka setelah gelombang desakan dari sejumlah cabor yang meminta Ketua KONI Kabupaten Sidoarjo, Imam Mukri, mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka menilai kepemimpinan organisasi olahraga terbesar di daerah itu tidak berjalan efektif dan berdampak pada tersendatnya berbagai program pembinaan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Warih Andono, membenarkan adanya SiLPA lebih dari Rp3 miliar dari total anggaran KONI sebesar Rp16 miliar pada tahun 2025. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan lemahnya penyerapan anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembinaan atlet dan kegiatan cabor.
“Jika cabang olahraga masih membutuhkan pembiayaan sementara terdapat SiLPA dalam jumlah besar, maka kondisi itu patut menjadi evaluasi. Dana tersebut semestinya dapat dimaksimalkan untuk menunjang kegiatan dan prestasi olahraga,” ujarnya usai menghadiri konsolidasi cabor di Gedung Youth Centre Disporapar Sidoarjo.
Warih menegaskan, rendahnya serapan anggaran juga berdampak langsung terhadap besaran alokasi dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun berikutnya. Dari sebelumnya Rp16 miliar, anggaran KONI pada tahun 2026 tercatat turun menjadi Rp10 miliar.
“Ini menjadi catatan penting agar ke depan perencanaan program dilakukan lebih matang dan realistis,” tegasnya.
Menurut Warih, posisi ketua KONI memiliki peran sentral karena berkaitan langsung dengan legalitas penggunaan anggaran, pengambilan keputusan strategis, serta keberlangsungan program pembinaan olahraga. Ketidakaktifan pimpinan organisasi berpotensi menghambat roda organisasi dan mengganggu target peningkatan prestasi olahraga daerah.
Ia juga mengungkapkan lebih dari separuh perwakilan cabor yang hadir dalam forum konsolidasi menyuarakan aspirasi serupa, yakni perlunya evaluasi kepemimpinan KONI dan kemungkinan pemilihan ketua baru apabila kondisi tersebut terus berlanjut.
Senada dengan itu, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto, menilai besarnya SiLPA merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam proses perencanaan program dan penganggaran.
“Dana SiLPA lebih dari Rp3 miliar dari total anggaran Rp16 miliar merupakan angka yang sangat besar. Ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan yang dilakukan,” katanya.
Tarkit menyoroti masih adanya keluhan dari sejumlah cabor terkait minimnya dukungan pembinaan yang diterima. Menurutnya, komunikasi dan kesamaan persepsi di internal KONI harus segera diperbaiki agar anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah dapat terserap secara optimal.
Sorotan serupa disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Sullamul Hadi Nurmawan. Ia menilai tingginya SiLPA di tengah kebutuhan pembinaan atlet yang terus meningkat merupakan kondisi yang janggal dan mencerminkan lemahnya manajemen organisasi.
“Ketika cabang olahraga membutuhkan dukungan lebih besar, justru muncul SiLPA dalam jumlah besar. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam fokus dan pengelolaan organisasi,” ujarnya.
Menurutnya, kurang optimalnya pengelolaan anggaran berimplikasi langsung terhadap penurunan kepercayaan pemerintah daerah yang kemudian berujung pada pengurangan alokasi anggaran tahun 2026.
Di sisi lain, forum konsolidasi cabor mengungkap sejumlah persoalan internal yang dinilai menjadi akar persoalan. Ketua Forum Cabor se-Sidoarjo, Suyud, menyebut desakan pengunduran diri Ketua KONI bukanlah isu baru karena sebelumnya telah muncul mosi tidak percaya dari sejumlah cabor.
Ia mengungkapkan, persoalan utama yang dipersoalkan adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta lemahnya komunikasi antara pengurus KONI dengan cabang olahraga.
Salah satu yang paling disorot adalah munculnya SiLPA tahun 2025 sebesar Rp3,2 miliar di tengah kebutuhan pembinaan atlet yang justru meningkat. Sejumlah cabor mempertanyakan alasan dana tersebut tidak dimanfaatkan untuk mendukung program pembinaan dan peningkatan prestasi.
Selain itu, distribusi anggaran disebut tidak merata. Beberapa cabang olahraga dikabarkan hanya menerima alokasi dana sangat minim, bahkan ada yang tidak memperoleh dukungan pembinaan sama sekali.
Kritik juga datang dari Pembina Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Sidoarjo, Dr. Hadi Salim. Ia menilai komunikasi antara pengurus KONI dan cabor berada pada titik yang memprihatinkan karena hampir tidak ada rapat kerja yang melibatkan cabang olahraga selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, ketidakhadiran Ketua KONI dalam beberapa bulan terakhir akibat alasan kesehatan semakin memperburuk kondisi organisasi. Situasi tersebut bahkan memunculkan dugaan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Kalangan cabor menilai apabila ketua umum berhalangan tetap, mekanisme organisasi seharusnya mengarah pada pengunduran diri dan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) guna memilih pengganti yang definitif.
Munculnya polemik SiLPA, distribusi anggaran yang dipersoalkan, hingga tuntutan pergantian kepemimpinan menjadi alarm serius bagi tata kelola olahraga di Kabupaten Sidoarjo. DPRD menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, penyerapan anggaran, transparansi pengelolaan keuangan, serta efektivitas kepemimpinan KONI agar dana publik yang dialokasikan untuk pembinaan olahraga benar-benar memberikan manfaat bagi atlet dan peningkatan prestasi daerah.
(Red-Garudasatunews)
