SURABAYA, Garudasatunews.id – Shanty Octavia Utami resmi memimpin Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPW APKLI) Jawa Timur periode 2026–2031 setelah dilantik oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (26/10/2026).
Pelantikan tersebut sekaligus mengukuhkan kepengurusan APKLI di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kepemimpinan baru itu membawa agenda besar untuk memperkuat pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Shanty menegaskan APKLI Jatim akan memprioritaskan pendampingan legalitas usaha dan perluasan akses permodalan bagi para pedagang. Menurutnya, masih banyak PKL yang menghadapi keterbatasan modal serta belum memiliki legalitas usaha yang memadai.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan bagi pedagang untuk mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan formal. Karena itu, APKLI akan mendorong anggota binaannya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), termasuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman.
Selain persoalan legalitas, APKLI Jatim juga menyoroti rendahnya pemahaman sebagian pedagang terhadap pentingnya sertifikasi halal. Shanty menyebut APKLI sebelumnya telah memfasilitasi sekitar 6.000 pelaku UKM melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).
Namun, partisipasi pedagang masih menjadi tantangan. Dalam sejumlah kegiatan pendampingan, masih ditemukan pedagang yang khawatir sertifikasi halal berkaitan dengan kewajiban pajak. APKLI berencana memperluas edukasi dengan melibatkan pengelola pasar, paguyuban pedagang, perangkat lingkungan, tokoh masyarakat hingga tokoh agama.
Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah penerima fasilitasi sertifikasi halal pada 2027.
Soroti Akurasi Data Bantuan Sosial
Shanty juga menyoroti persoalan pendataan kesejahteraan yang berpotensi memengaruhi akses pedagang terhadap bantuan pemerintah.
Menurut dia, terdapat anggota yang mengalami perubahan kelompok desil dalam data kesejahteraan, sementara kondisi ekonomi sebenarnya dinilai tidak selalu sesuai dengan perubahan tersebut.
Persoalan data ini dinilai penting karena dapat berdampak pada akses terhadap bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar.
APKLI Jatim berencana membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta pihak legislatif untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Dorong Penataan PKL Tanpa Menghilangkan Penghidupan
Di sisi lain, APKLI Jatim mendorong penataan PKL melalui penyediaan ruang usaha yang lebih layak. Konsep sentra kuliner, pujasera, Sentra Wisata Kuliner (SWK), hingga lokasi berjualan pada kegiatan tertentu seperti car free day dinilai dapat menjadi alternatif.
Penataan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek ketertiban ruang publik, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian pedagang.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya penguatan data PKL agar program pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.
Emil berharap APKLI menjadi wadah yang mampu menyatukan aspirasi pedagang sekaligus memperkuat kemitraan dengan pemerintah. Pendataan yang akurat dinilai menjadi salah satu kunci agar pelaku usaha mikro dan ultra mikro dapat memperoleh program pemberdayaan sesuai kebutuhan.
Emil juga mendorong pembinaan terhadap PKL agar kegiatan perdagangan tidak mengganggu kepentingan publik. Penataan, menurutnya, perlu dilakukan melalui pendekatan konstruktif dan tidak semata-mata mengedepankan tindakan represif.
Dengan kepengurusan yang mencakup 38 kabupaten/kota, APKLI Jatim kini menghadapi pekerjaan besar: memastikan janji pemberdayaan benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menyentuh kebutuhan pedagang di lapangan, mulai dari legalitas, permodalan, sertifikasi, akurasi data bantuan hingga penyediaan ruang usaha yang layak.
(Red-Garudasatunews)
