JAKARTA, Garudasatunews.id – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terkendala persoalan ekonomi. Program tersebut disebut sebagai bagian dari upaya negara menjalankan amanat konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial melalui sektor pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Agus Jabo Priyono saat menjadi narasumber dalam Talkshow Mahasiswa Berbicara bertema “Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945” di Mattea Social Space, Jakarta Pusat.
Menurut Agus, data pemerintah menunjukkan lebih dari 76 persen orang tua mengaku keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat pendidikan anak. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi dasar pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah,” ujar Agus, Jumat (19/6/2026).
Ia mengungkapkan, dalam sejumlah kunjungan kerja di daerah masih ditemukan masyarakat yang kesulitan membiayai pendidikan anak. Di Magelang, Agus mengaku bertemu seorang ibu yang hampir mengubur harapan menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA akibat keterbatasan ekonomi. Sementara di Klaten, ia menyaksikan anak-anak yang hidup dalam kondisi serba kekurangan hingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Agus juga menyampaikan pengalaman serupa di Jakarta. Menurutnya, terdapat siswa Sekolah Rakyat yang memilih tetap berada di sekolah saat masa libur karena khawatir menjadi beban ekonomi keluarga, terutama terkait kebutuhan makan sehari-hari.
Ia menyebut pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar empat juta anak masih membutuhkan layanan pendidikan akibat kondisi kemiskinan.
“Masih ada sekitar 4 juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut Agus menilai Sekolah Rakyat tidak hanya merupakan kebijakan di bidang pendidikan, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah memutus rantai kemiskinan struktural. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, menegaskan Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Pendidikan menjadi kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial,” ujar Fuad.
Diskusi tersebut juga mengajak kalangan mahasiswa untuk turut mengawal pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional dan implementasi nilai-nilai konstitusi.
(Red-Garudasatunews)
