SUMENEP, Garudasatunews.id – Proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027 memanas. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep melayangkan kekecewaan mendalam terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Dwi Saputra karena mangkir dalam dua kali agenda pembahasan berturut-turut.
Kekecewaan tersebut memuncak dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (20/07/2026). Rapat yang diagendakan pukul 09.00 WIB batal digelar karena ketidakhadiran Sekda selaku Ketua TAPD, meski jadwal telah disepakati sebelumnya dan undangan resmi telah dilayangkan.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan bahwa ketidakhadiran Sekda bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut marwah institusi DPRD. Ia menilai Sekda tidak menghormati kesepakatan dan komitmen dalam proses pembahasan anggaran negara yang strategis.
“Agenda ini sudah disepakati bersama dan surat resmi juga sudah disampaikan. Seharusnya ada komitmen untuk menghormati proses pembahasan anggaran,” tegas Zainal.
Kejadian ini merupakan kali kedua agenda KUA-PPAS mengalami hambatan serupa. Sebelumnya, rapat perdana juga molor dari pukul 13.00 WIB menjadi sekitar pukul 17.00 WIB.
Geram dengan kondisi ini, Banggar akhirnya memutuskan untuk menunda (pending) pembahasan KUA-PPAS 2027 hingga ada kepastian kehadiran pihak eksekutif.
Keputusan ini diambil sebagai sikap politik DPRD untuk memastikan proses penyusunan APBD berjalan dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati antarlembaga.
Menanggapi kekecewaan legislatif, Sekda Agus Dwi Saputra menyatakan menerima kritik tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia berdalih ketidakhadirannya dikarenakan adanya agenda lain yang bersamaan.
“Kami ambil hikmahnya, ini kritik yang membangun. Kebetulan ada tugas yang berbarengan, ada kegiatan lain yang harus kami hadiri,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Selasa (21/07/2026).
Meskipun demikian, Agus berdalih pihaknya telah mengirimkan perwakilan dalam rapat tersebut. Ia menganggap kritik dari DPRD sebagai masukan yang konstruktif untuk perbaikan kinerja kedepannya.
“Bukan berarti kami tidak hadir sama sekali, kami sudah mengirimkan perwakilan. Ini kritik yang bagus, ke depan harus kami perbaiki lagi,” pungkasnya. (Adc)
