MAGETAN, Garudasatunews.id – Satgas Pangan Polres Magetan memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan diarahkan untuk memastikan kualitas bahan pangan, kepatuhan terhadap harga acuan pemerintah, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Pemantauan tidak hanya menyasar proses pengolahan makanan, tetapi juga rantai pasok bahan baku. Kualitas dan keamanan pangan, higienitas dapur, penyerapan komoditas lokal hingga mekanisme pembelian menjadi bagian yang diperiksa oleh tim di lapangan.
Salah satu komoditas yang mendapat perhatian serius adalah telur ayam ras. Persoalan harga telur di tingkat peternak Magetan sebelumnya menjadi sorotan setelah harga jual mengalami tekanan, sementara biaya produksi, terutama pakan ternak, masih tinggi.
Kondisi tersebut membuat keberadaan SPPG menjadi penting. Program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pasar yang mampu menyerap produksi peternak lokal secara berkelanjutan.
Pemerintah sebelumnya telah mendorong SPPG membeli telur dari koperasi peternak lokal. Badan Gizi Nasional (BGN) juga menekankan agar pengelola SPPG melakukan pembelian melalui koperasi peternak sebagai bagian dari upaya membantu mengangkat harga telur di tingkat produsen.
Di sisi lain, pengawasan harga menjadi titik penting. Pemerintah memperkuat kebijakan penyerapan telur melalui SPPG dengan mengacu pada Harga Acuan Pembelian (HAP). Kementerian Pertanian pada Agustus 2026 mendorong penyerapan telur peternak melalui MBG dengan harga acuan Rp26.500 per kilogram.
Pengawasan tersebut menjadi krusial karena besarnya anggaran dan skala program MBG membuka ruang yang harus dikawal sejak pengadaan hingga makanan diterima penerima manfaat. Transparansi harga pembelian, asal bahan baku, volume pasokan, serta kesesuaian kualitas menjadi indikator penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
BGN sebelumnya juga mengingatkan pengelola SPPG mengenai pemenuhan standar operasional. SPPG yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk terkait jumlah minimal mitra, dapat menghadapi penangguhan operasional atau suspend.
Dari sisi peternak, penyerapan telur melalui MBG menjadi salah satu solusi menghadapi tekanan harga. Kesepakatan pemerintah dengan koperasi dan asosiasi peternak di Jawa Timur bahkan menetapkan penggunaan menu telur sedikitnya tiga kali dalam sepekan, dengan mekanisme pembelian langsung dari koperasi atau asosiasi peternak.
Dengan pengawasan yang diperketat, Satgas Pangan Magetan dituntut memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan di tingkat SPPG, bukan berhenti pada aturan administratif. Persoalannya bukan sekadar berapa banyak telur yang dibeli, tetapi apakah komoditas lokal benar-benar terserap dengan harga yang sesuai, memenuhi standar kualitas, dan tercatat secara transparan.
Pengawasan menyeluruh menjadi penting agar MBG tidak hanya menghasilkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada peternak lokal tanpa membuka celah penyimpangan dalam rantai pengadaan.
(Red-Garudasatunews)
