SUMENEP, Garudasatunews .id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa di wilayahnya akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada tahun 2027. Pesta demokrasi tingkat desa yang diperkirakan berlangsung di penghujung tahun tersebut akan sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Saat ini, Pemkab Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah bergerak cepat mematangkan berbagai persiapan, mulai dari penyusunan regulasi hingga skema penganggaran.
Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Drs. Achmad Dzulkarnain, menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkades saat ini masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari pemerintah pusat. Juknis tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum utama dalam menyusun lini masa dan jadwal pelaksanaan.
”Sebanyak 246 desa akan mengikuti Pilkades Serentak pada tahun 2027. Pelaksanaannya kemungkinan pada akhir tahun, namun kami masih menunggu juknis dari pemerintah pusat,” ujar Dzulkarnain, Selasa (30/6/2026).
Dzulkarnain menegaskan bahwa pemerintah daerah memilih untuk tidak terburu-buru menetapkan tahapan sebelum regulasi resmi diterbitkan. Langkah kehati-hatian ini diambil guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan berjalan linear dengan ketentuan perundang-undangan dan bebas dari potensi sengketa hukum di kemudian hari.
Selain payung hukum, kesiapan anggaran menjadi fokus krusial Pemkab Sumenep. Dzulkarnain memastikan para panitia tingkat desa tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya operasional, karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, alokasi anggaran yang dikucurkan ke setiap desa tidak sama rata, melainkan bersifat proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
– Plafon Anggaran per Desa : Rp70 Juta hingga Rp120 Juta
– Indikator Penentu : Jumlah hak pilih/DPT di masing-masing desa
– Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Sumenep
”Anggaran ditanggung pemerintah daerah. Besarannya bervariasi sesuai jumlah hak pilih di masing-masing desa,” tambah Dzulkarnain.
Mengingat skala kelahirannya yang melibatkan ratusan desa, Pilkades Serentak 2027 diprediksi akan menjadi salah satu agenda politik terbesar di Kabupaten Sumenep. Guna mengantisipasi kerawanan, DPMD telah mulai melakukan pemetaan kebutuhan logistik dan keamanan, serta memperkuat koordinasi lintas sektoral.
Pemkab Sumenep berharap momentum Pilkades Serentak 2027 tidak sekadar menjadi ritual pergantian kekuasaan, melainkan menjadi batu loncatan untuk melahirkan kepala desa yang kompeten, transformatif, dan mampu memajukan pelayanan publik di desa.
Menutup keterangannya, pihak DPMD mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan politik, merawat persatuan, dan menjaga kondusivitas wilayah demi terwujudnya Pilkades yang aman, damai, dan berkualitas.(red)
