TUBAN, Garudasatunews.id — Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengeluhkan maraknya aksi dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum yang mengatasnamakan insan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Aksi tersebut memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 RI dan agenda rapat kerja organisasi untuk menyodorkan proposal permohonan dana partisipasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, modus operandi para oknum cenderung serupa. Mereka mendatangi dapur SPPG secara berombongan menggunakan mobil berplat nomor luar daerah, mengenakan kartu identitas, serta seragam berlogo mirip instansi penegak hukum.
Modus proposal dan Intimidasi :
Salah satu sasaran aksi ini adalah SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Kayen di Kecamatan Bancar. Zudin, salah satu relawan SPPG setempat, mengonfirmasi bahwa lokasi kerjanya sempat didatangi rombongan beranggota empat orang yang mengaku dari media dan LSM.
“Mereka minta sumbangan dengan alasan untuk liputan kegiatan SPPG. Kami bingung karena tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak YKB, ditambah lagi mereka memakai kendaraan berplat luar daerah,” ungkap Zudin, (13/8/2026).
Kondisi serupa dialami pengelola SPPG di berbagai titik, seperti Penidon 2 (Kecamatan Plumpang), Pengkok Kedungombo 1, Sukolilo 1 dan 2 (Kecamatan Kota Tuban), hingga wilayah Kecamatan Singgahan.
Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Singgahan, Ulin, membeberkan bahwa para oknum tersebut menyodorkan proposal dengan nominal sumbangan bervariasi.
“Nilainya antara Rp250 ribu hingga Rp400 ribu. Dari lembar daftarnya, terlihat beberapa dapur SPPG lain juga sudah mengisi,” kata Ulin, Rabu (12/8/2026).
Kekhawatiran Pengelola SPPG :
Maraknya aksi permintaan dana ini menimbulkan ketakutan di kalangan mitra dan pengelola dapur SPPG. Di tengah ketatnya Regulasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola khawatir penolakan terhadap proposal tersebut akan berbuntut pada ancaman pemberitaan negatif yang destruktif dan tidak memenuhi standar jurnalistik
