PACITAN, Garudasatunews.id – Ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Pacitan dinonaktifkan menyusul pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memicu sorotan DPRD atas lemahnya validasi data penerima bantuan.
Perubahan sistem DTSEN berdampak langsung pada status kepesertaan, di mana sejumlah warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan kini terhapus dari daftar. Kondisi ini memicu gelombang keluhan dari masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan.
Anggota Komisi 2 DPRD Pacitan, Arifin, mengungkapkan bahwa pembaruan data dilakukan untuk meningkatkan akurasi, namun tetap menyisakan potensi masalah jika tidak disertai verifikasi ketat di lapangan.
“Ada dua kemungkinan kenapa mereka tidak lagi menerima. Bisa jadi memang sudah meningkat taraf ekonominya, atau ada indikasi penggunaan bantuan untuk hal yang tidak semestinya seperti pinjaman online atau judi online,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menyoroti sistem terbaru yang mengintegrasikan data sosial dengan aktivitas keuangan penerima, termasuk riwayat pinjaman dan transaksi di lembaga keuangan, sebagai indikator kelayakan bantuan.
Namun, DPRD menilai pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketidaktepatan jika tidak diimbangi validasi faktual, mengingat kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu tercermin utuh dalam data digital.
Di sisi lain, proses reaktivasi terus berjalan. Dari sekitar 17 ribu peserta yang dinonaktifkan, lebih dari 4 ribu telah mengajukan pengaktifan ulang, menandakan adanya potensi ketidaksesuaian data awal.
DPRD Pacitan menegaskan perlunya percepatan reaktivasi melalui koordinasi lintas sektor, terutama antara Dinas Sosial dan pemerintah desa yang memiliki akses langsung terhadap kondisi riil masyarakat.
Peran operator desa dalam sistem SIK-NG dinilai krusial untuk memastikan pembaruan data tidak hanya berbasis sistem, tetapi juga hasil verifikasi lapangan yang akurat.
Selain itu, keterlibatan perangkat tingkat bawah seperti RT dan kepala dusun dianggap penting untuk menghindari kesalahan pendataan yang berulang.
“Pendataan harus melibatkan semua elemen di tingkat bawah agar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai yang diaktifkan kembali justru memiliki masalah yang sama seperti sebelumnya,” tegasnya.
Situasi ini menyoroti tantangan besar dalam integrasi data sosial nasional, di mana akurasi sistem digital harus diimbangi dengan validasi lapangan agar kebijakan bantuan tidak justru menyingkirkan kelompok rentan.
(Red-Garudasatunews)
