MALANG, Garudasatunews.id – Dua pimpinan perguruan tinggi swasta di Kota Malang secara terbuka mengkritisi wacana penutupan program studi (prodi) yang mengemuka di tingkat nasional, dengan menilai kebijakan tersebut berpotensi diambil tanpa kajian komprehensif dan berisiko menyempitkan makna pendidikan tinggi.
Sikap ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Sabtu (2/5/2026), di tengah polemik evaluasi sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Nazaruddin Malik, menegaskan tidak ada disiplin ilmu yang benar-benar kehilangan relevansi. Ia menilai pendekatan berbasis “link and match” yang terlalu sempit justru berpotensi mengabaikan fungsi utama pendidikan sebagai pembentuk karakter dan kecakapan hidup.
“Tidak ada program studi yang jenuh. Jika pendidikan hanya dilihat dari kebutuhan pekerjaan semata, itu pandangan yang sangat terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan penutupan prodi tanpa pendekatan holistik justru dapat menghambat pengembangan ilmu pengetahuan. UMM, kata dia, memilih memperluas inovasi dengan membuka program studi baru berbasis tantangan masa depan, seperti energi terbarukan dan bidang interdisipliner lainnya.
Sikap serupa disampaikan Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), Prof. Junaidi, yang mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan strategis terkait masa depan pendidikan tinggi.
Ia menekankan bahwa pembinaan dan penguatan program studi jauh lebih konstruktif dibandingkan langkah penutupan, terutama untuk menjaga kesinambungan kebutuhan pendidikan masyarakat.
“Kebijakan penutupan harus melalui kajian mendalam. Pembinaan jauh lebih bijak daripada menghentikan program studi,” tegasnya.
Junaidi juga menyoroti bahwa bidang pendidikan akan selalu relevan sepanjang kebutuhan manusia terhadap proses belajar masih ada, sehingga tidak semestinya menjadi objek kebijakan yang bersifat reaktif.
Di sisi lain, pernyataan ini muncul di tengah penegasan pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang menyebut tidak ada rencana penutupan prodi secara masif. Pemerintah disebut lebih fokus pada evaluasi dan penyesuaian kurikulum agar selaras dengan perkembangan zaman.
Namun demikian, kritik dari kalangan akademisi di Malang ini mengindikasikan adanya kekhawatiran terhadap arah kebijakan pendidikan yang dinilai berpotensi terlalu berorientasi pada kebutuhan industri, tanpa mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai pilar pembangunan manusia secara utuh.
Desakan ini sekaligus menjadi sinyal agar setiap kebijakan strategis di sektor pendidikan tinggi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan berbasis kajian ilmiah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjunjung akurasi dan keberimbangan informasi.
(Red-Garudasatunews)
