KEDIRI, Garudasatunews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar program penguatan ekosistem pesantren melalui Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) di Pondok Pesantren Lirboyo, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini diklaim sebagai upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan santri dan pelaku usaha pesantren.
Program yang melibatkan Badan Gizi Nasional dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda prioritas nasional, khususnya penguatan ekonomi berbasis komunitas. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih menjadi sorotan, mengingat tantangan akses pembiayaan dan literasi keuangan di lingkungan pesantren belum sepenuhnya teratasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyebut pesantren memiliki posisi strategis sebagai pusat pendidikan sekaligus motor ekonomi masyarakat. Ia menekankan pentingnya program jangka panjang, termasuk keterkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui rantai pasok sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Namun, belum dijelaskan secara rinci mekanisme pengawasan dan distribusi manfaat program tersebut di tingkat pesantren.
OJK mengklaim berperan sebagai katalis dalam mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga keuangan melalui skema business matching dalam FEBIS. Meski demikian, belum ada data terbuka terkait realisasi pembiayaan yang benar-benar tersalurkan atau tingkat keberhasilan program tersebut dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menegaskan program MBG menyasar kelompok rentan termasuk santri. Ia menyebut keterlibatan masyarakat luas sebagai faktor pendorong dampak ekonomi. Namun, potensi tumpang tindih program dan efektivitas distribusi manfaat masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara transparan.
Dukungan juga datang dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang menilai program ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pesantren. Meski demikian, penguatan kualitas SDM dinilai tidak cukup hanya melalui program seremonial tanpa indikator capaian yang terukur.
Melalui SAKINAH, ratusan santri mendapatkan edukasi pengelolaan keuangan dan kewaspadaan terhadap aktivitas ilegal. Sementara FEBIS diikuti sekitar 150 peserta dengan fokus pada akses pembiayaan. Namun, capaian konkret dari kegiatan ini belum dipublikasikan secara rinci kepada publik.
Dalam rangkaian acara, dilakukan peresmian fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penandatanganan 27 titik layanan. Langkah ini disebut sebagai bentuk sinergi antara sektor keuangan syariah dan ekonomi riil, meski efektivitas operasionalnya masih perlu diuji dalam jangka panjang.
Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, menyatakan optimisme terhadap kolaborasi lintas sektor ini. Namun, tanpa transparansi data dan evaluasi berkelanjutan, program penguatan ekosistem pesantren berpotensi berhenti pada tataran seremoni tanpa dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi pesantren. (Red-Garudasatunews)
