BLITAR, Garudasatunews.id – Sengketa redistribusi tanah Perkebunan Karanganyar di Kabupaten Blitar memasuki babak hukum baru setelah Pengadilan Negeri (PN) Blitar menolak gugatan warga terkait status Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan tersebut. Perkara ini menyangkut kepastian hukum atas lahan yang menurut para penggugat telah berakhir masa berlaku HGU-nya sejak sekitar 2012, sekaligus harapan masyarakat agar tanah dapat diproses melalui mekanisme redistribusi.
Gugatan diajukan oleh 10 warga yang mempertanyakan kejelasan status HGU Perkebunan Karanganyar, yang berada di Dusun Karanganyar, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Kuasa hukum warga, Hendi Priono, menyatakan pihaknya meminta ketegasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai apakah HGU tersebut akan diperpanjang atau dinyatakan berakhir.
Menurut pihak penggugat, kepastian status lahan menjadi persoalan mendasar karena berpengaruh terhadap kemungkinan tanah kembali menjadi tanah negara dan diproses untuk redistribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Hendi juga menyebut ratusan warga di sekitar perkebunan memiliki kepentingan terhadap penyelesaian sengketa tersebut, meskipun gugatan secara formal diajukan oleh 10 orang.
Di sisi lain, kuasa hukum PT Harta Mulia, perusahaan yang terkait dengan pengelolaan perkebunan, menilai tuntutan redistribusi tanah tidak tepat diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan. Menurut pihak perusahaan, redistribusi merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme administrasi pertanahan.
PT Harta Mulia juga menyatakan telah melepaskan sebagian lahan perkebunan untuk kepentingan masyarakat. Kuasa hukum perusahaan menyebut pelepasan lahan telah dilakukan sejak era 1980-an dan kembali dilakukan pada 2023 dengan luas sekitar 80 hektare. Menurut pihak perusahaan, langkah tersebut telah memenuhi, bahkan melampaui, kewajiban penyediaan lahan minimal 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan yang menjadi perhatian dalam sengketa ini adalah kepastian administratif atas HGU. Warga meminta kejelasan dari BPN, sementara pihak perusahaan menyatakan proses perpanjangan atau pembaruan hak telah ditempuh melalui jalur administrasi. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai status lahan, dasar hukum penguasaan, serta perkembangan proses pertanahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Penyelesaian perkara ini juga berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria dan perlindungan hak masyarakat atas kepastian hukum. Namun, berakhirnya masa berlaku HGU tidak serta-merta berarti tanah otomatis dapat dibagikan kepada warga. Status tanah dan kelayakannya sebagai objek redistribusi harus dipastikan melalui ketentuan hukum serta keputusan instansi berwenang.
Dengan demikian, kejelasan dokumen pertanahan, keputusan resmi BPN, dan hasil proses peradilan menjadi unsur penting untuk mencegah konflik berkepanjangan. Semua pihak diharapkan menghormati proses hukum dan menghindari tindakan sepihak selama status lahan masih dipersoalkan.
(Red-Garudasatunews)
