JAKARTA, Garudasatunews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan penghargaan bagi pemerintah daerah (Pemda) bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi pengingat agar daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku-Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Tito, penghargaan tersebut juga disertai insentif yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai program pelayanan publik, termasuk penanganan bencana. Insentif itu disebut akan disalurkan ke rekening pemerintah daerah masing-masing.
Tito mengatakan sejumlah daerah di Flores yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkan dukungan tersebut untuk memperkuat penanganan bencana di wilayahnya. Dengan demikian, penghargaan tidak berhenti pada pemberian apresiasi, tetapi memiliki konsekuensi berupa dukungan fiskal bagi daerah.
Dari sisi penanganan bencana, pemerintah pusat sebelumnya juga memberikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT), khususnya untuk wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tito menyebut tambahan BTT yang diberikan mencapai Rp200 miliar untuk Provinsi NTT dan delapan kabupaten di Pulau Flores. Angka tersebut, menurut dia, meningkat dua kali lipat dibandingkan usulan Kemendagri.
Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mendagri menyampaikan bahwa usulan BTT untuk daerah terdampak karhutla telah disetujui Presiden dan ditransfer sebesar Rp760 miliar untuk empat provinsi di Kalimantan serta tiga provinsi di Sumatera.
Di sisi lain, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian pelayanan publik. Daerah yang belum memperoleh apresiasi diharapkan dapat menjadikan hasil tersebut sebagai pemacu untuk memperbaiki kinerja pada kesempatan berikutnya.
Pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II, terdapat empat kategori yang menjadi perhatian, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, program tiga juta rumah, serta pengelolaan sampah dan Indonesia ASRI.
Program apresiasi tersebut dibagi dalam enam regional, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, dan Papua.
Mendagri menekankan bahwa penghargaan bukan hanya memberikan piala, tetapi juga insentif fiskal. Karena itu, capaian pemerintah daerah dalam pelayanan publik menjadi bagian penting yang dapat mendorong daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik, penggunaan insentif fiskal tersebut menjadi bagian yang perlu dipertanggungjawabkan melalui tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penghargaan dan dukungan anggaran tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
