SURABAYA, Garudasatunews.id – Belum diumumkannya struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026–2031 memunculkan sorotan terhadap arah konsolidasi internal partai. Pengamat politik menyarankan agar kepengurusan baru tidak didominasi keluarga pendiri Partai Demokrat atau lingkaran keluarga Cikeas, melainkan memberikan ruang lebih luas kepada kader yang memiliki loyalitas dan kontribusi nyata.
Pengamat Politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Siraijt, menilai Demokrat Jawa Timur harus membangun karakter sebagai partai yang inklusif dan terbuka. Menurutnya, dominasi keluarga dalam posisi strategis berpotensi menghambat regenerasi serta mempersempit kesempatan kader lain untuk berkembang.
Baihaki mengingatkan bahwa karakter pemilih di Jawa Timur perlu menjadi pertimbangan serius dalam menentukan komposisi kepengurusan. Ia menyebut hasil survei ARCI menunjukkan sebanyak 47,5 persen masyarakat Jawa Timur tidak menyukai partai politik yang identik dengan politik keluarga.
Karena itu, penentuan pengurus DPD Demokrat Jatim periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak dinilai harus mengutamakan kapasitas, loyalitas, militansi, dan rekam jejak kader.
Menurut Baihaki, keberadaan Emil Dardak dinilai telah memberikan energi baru bagi Demokrat di Jawa Timur. Namun, potensi tersebut tidak akan maksimal apabila tidak didukung jajaran pengurus yang benar-benar bekerja membangun kekuatan partai hingga tingkat akar rumput.
Ia juga mengingatkan agar posisi strategis tidak hanya diberikan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan tokoh pendiri partai. Kontribusi organisasi dan kemampuan membangun basis dukungan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
Elektabilitas Demokrat Jatim dan Tantangan Pemilu 2029
Selain persoalan komposisi kepengurusan, Baihaki menyoroti peluang kebangkitan Demokrat pada Pemilu 2029. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data survei ARCI, elektabilitas Demokrat di Jawa Timur tercatat sebesar 6,17 persen pada Juli 2022.
Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 12,5 persen berdasarkan survei Agustus 2026, menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).
Meski demikian, peningkatan elektabilitas tersebut dinilai belum cukup menjadi jaminan keberhasilan politik pada pemilu mendatang. Konsolidasi internal, soliditas organisasi, serta kemampuan pengurus menjaga kepercayaan publik tetap menjadi pekerjaan penting.
Baihaki juga mengingatkan pengalaman kepengurusan periode 2022–2027 yang diwarnai gejolak internal dan disebut berdampak terhadap hilangnya sejumlah kursi Demokrat di Jawa Timur pada Pemilu 2024.
Menurutnya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dalam menentukan susunan pengurus baru.
Rekam Jejak Pengurus Jadi Pertaruhan
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah integritas calon pengurus. Baihaki meminta agar kader yang akan mengisi posisi strategis memiliki rekam jejak bersih dan tidak tersangkut persoalan hukum.
Ia menilai persoalan hukum yang melibatkan pengurus partai dapat berdampak terhadap citra organisasi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian, pembentukan struktur DPD Demokrat Jawa Timur bukan sekadar agenda administratif setelah Musda, melainkan momentum menentukan arah konsolidasi dan strategi politik menghadapi Pemilu 2029.
Tantangan bagi Demokrat Jatim kini adalah membuktikan bahwa peningkatan elektabilitas dapat diikuti pembenahan organisasi. Apakah kepengurusan baru benar-benar membuka ruang bagi kader potensial atau justru memperkuat lingkaran kekerabatan, akan menjadi salah satu ujian terhadap komitmen partai membangun organisasi yang inklusif.
(Red-Garudasatunews)
