MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mojokerto mulai melakukan penjaringan calon peserta didik untuk program Sekolah Rakyat (SR) tahun ajaran 2026/2027 menyusul terbitnya Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2026 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat.
Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Mojokerto, Fajar Hariono, mengatakan proses penjangkauan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga yang masuk dalam data sasaran pemerintah.
“Pendamping PKH mendapat instruksi melakukan penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027 dengan metode home visit,” ujar Fajar, Kamis (21/5/2026).
Tim pendamping PKH kini bergerak ke sejumlah desa di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk melakukan verifikasi lapangan. Dalam proses tersebut, petugas mewawancarai langsung calon peserta didik beserta keluarganya guna memastikan kesesuaian data penerima program.
Langkah penjaringan itu juga diklaim telah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai OPD terkait. Hasil pendataan nantinya menjadi dasar pengusulan peserta didik yang dinilai memenuhi syarat masuk Sekolah Rakyat.
Berdasarkan regulasi Kemensos, sasaran utama program difokuskan pada anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang masuk kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi.
Selain kriteria ekonomi, aturan tersebut juga menetapkan batas usia peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD diperuntukkan bagi anak usia 7 hingga 12 tahun, tingkat SMP maksimal usia 15 tahun dan telah lulus SD sederajat, sedangkan tingkat SMA maksimal usia 21 tahun dan telah lulus SMP sederajat.
Fajar menambahkan, proses penjaringan di Kabupaten Mojokerto saat ini diprioritaskan bagi calon peserta didik jenjang SMP sebagai tahap awal pelaksanaan program di daerah.
(Red-Garudasatunews)
