SUMENEP, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dan Pemerintah Kabupaten Sumenep menandatangani kesepakatan bersama tentang pengendalian inflasi daerah melalui penguatan pasokan komoditas pangan strategis, khususnya telur ayam ras. Kesepakatan tersebut dilakukan di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Kamis (17/9/2026).
Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., hadir dalam penandatanganan tersebut didampingi Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sementara dari Kabupaten Sumenep hadir jajaran pemerintah daerah, BUMD, dan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kerja sama antardaerah (KAD) ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga. Langkah tersebut menjadi penting karena kelancaran pasokan dan distribusi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi harga komoditas pangan di tingkat konsumen.
Rijanto menyebut Kabupaten Blitar memiliki kekuatan besar di sektor pertanian dan peternakan. Salah satunya sebagai sentra produksi telur ayam ras di Jawa Timur, dengan lebih dari 4.000 peternak rakyat dan produksi sekitar 721 ton telur per hari.
Potensi produksi tersebut menjadi dasar kerja sama dengan Sumenep. Pemerintah Kabupaten Blitar berharap pasokan telur dapat diperkuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumenep, sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk peternakan dari Blitar.
Kondisi geografis Sumenep yang memiliki banyak wilayah kepulauan juga menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut. Distribusi pangan ke wilayah kepulauan membutuhkan rantai pasok yang efisien agar ketersediaan komoditas tetap terjaga dan tidak menimbulkan tekanan harga akibat hambatan distribusi.
Rijanto menegaskan kerja sama tersebut tidak diharapkan berhenti sebagai dokumen administratif. Pertukaran data dan informasi, pemantauan ketersediaan pasokan, koordinasi distribusi, serta evaluasi bersama menjadi bagian penting agar kesepakatan dapat diterjemahkan menjadi program konkret.
Sinergi juga diarahkan melalui BUMD dan SPPG untuk memperkuat rantai pasok pangan strategis. Dengan pola tersebut, kebutuhan pangan masyarakat Sumenep diharapkan dapat dipenuhi melalui pasokan dari daerah produsen, sementara peternak Blitar memperoleh akses pasar yang lebih luas.
Dari sisi pengendalian inflasi, kerja sama ini menempatkan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan mekanisme kerja sama berjalan secara terukur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan peternak, pelaku usaha, maupun konsumen.
Pemkab Blitar sebelumnya juga telah menjajaki kerja sama pangan strategis dengan sejumlah daerah lain, termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Ternate. Langkah tersebut menunjukkan upaya memperluas jejaring distribusi komoditas pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah yang membutuhkan.
Melalui kerja sama Blitar-Sumenep, kedua pemerintah daerah berharap pasokan pangan semakin terjamin, distribusi lebih efisien, harga lebih stabil, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
(Red-Garudasatunews)
