BLITAR, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memutuskan tidak mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah daerah menilai kemampuan fiskal tidak lagi memungkinkan untuk menambah beban belanja pegawai yang telah melampaui batas yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah. Meski pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan kebutuhan formasi CPNS, Pemkab Blitar memilih tidak mengajukan usulan karena keterbatasan ruang fiskal.
“Pemerintah pusat telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD. Sementara saat ini, porsi belanja pegawai di Kabupaten Blitar sudah menyentuh angka 37 persen,” ujar Khusna, Rabu (8/7/2026).
Besarnya porsi belanja pegawai dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi kebijakan tersebut. Jika rekrutmen CPNS tetap dilakukan, beban anggaran daerah diperkirakan semakin meningkat dan berpotensi mempersempit ruang belanja untuk program pembangunan maupun pelayanan publik.
Keputusan tidak membuka formasi CPNS pada 2026 juga memunculkan tantangan bagi pemerintah daerah. Di tengah tingginya belanja pegawai, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru masih menghadapi kekurangan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut dilaporkan terjadi di berbagai unit kerja, termasuk perangkat pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan yang membutuhkan tambahan personel untuk mendukung operasional dan pelayanan administrasi.
Dengan tidak adanya pengusulan formasi CPNS tahun depan, Pemkab Blitar dihadapkan pada tantangan menjaga efektivitas pelayanan publik di tengah keterbatasan jumlah aparatur serta kewajiban menyesuaikan postur anggaran sesuai ketentuan pemerintah pusat mengenai batas belanja pegawai.
(Red-Garudasatunews)
