MADINAH, Garudasatunews.id – Pemerintah menyiapkan 6.000 armada bus dari 15 perusahaan transportasi untuk melayani mobilitas jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 di Madinah. Operasional angkutan antar kota perhajian ini mulai berjalan intensif sejak kedatangan kloter pertama pada Selasa, 22 April 2026.
Namun, di balik kesiapan armada besar tersebut, kebijakan pembatasan kapasitas penumpang menjadi sorotan. Setiap bus tipe besar yang secara teknis mampu menampung hingga 51 penumpang, kini dibatasi maksimal hanya 42 orang per rombongan. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah untuk menjamin kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan dari Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz menuju hotel jemaah di Madinah.
Laporan lapangan dari tim Media Haji Center (MHC) Kemenhaj RI menyebutkan bahwa pembatasan ini tidak hanya berdampak pada pola distribusi jemaah, tetapi juga berimplikasi pada kebutuhan armada tambahan serta pengaturan ulang jadwal keberangkatan.
Kepala Seksi Transportasi Daerah Kerja Madinah, Achmad Muslichuddin Tamdjiz, mengakui bahwa mayoritas armada yang digunakan adalah bus tipe Coach dengan kapasitas asli 45 hingga 51 kursi. Meski demikian, pemerintah memilih tidak mengoptimalkan kapasitas penuh dengan alasan standar layanan.
“Ini layanan antar kota perhajian. Tipe bus besar dengan kapasitas hingga 51 kursi, tetapi kami batasi maksimal 42 orang per rombongan,” ujarnya.
Di sisi lain, sistem koordinasi antara bandara dan hotel menjadi titik krusial dalam operasional transportasi tahun ini. Setiap pergerakan jemaah didokumentasikan melalui formulir administratif yang mencatat jumlah jemaah, asal embarkasi, hingga kebutuhan armada. Petugas transportasi diminta bertanggung jawab penuh terhadap validitas data guna mencegah kesalahan distribusi di lapangan.
Dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari bandara ke pusat kota Madinah, komunikasi cepat antar petugas menjadi penentu kelancaran layanan. Skema “tektok” antar tim diterapkan untuk memastikan kesiapan hotel sebelum kedatangan jemaah.
“Begitu jemaah diberangkatkan dari bandara, informasi langsung kami teruskan ke tim di hotel agar seluruh kebutuhan sudah siap saat mereka tiba,” kata Muslichuddin.
Meski demikian, potensi persoalan di lapangan tetap menjadi perhatian serius, terutama terkait jemaah yang tertinggal saat proses mobilisasi. Pemerintah mengakui bahwa kasus jemaah tercecer kerap terjadi, baik di hotel maupun titik keberangkatan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, koordinasi lintas sektor diperketat, termasuk dengan tim akomodasi. Selain itu, disiapkan kendaraan cadangan di luar armada utama sebagai unit reaksi cepat.
“Jika ada jemaah tertinggal, kami siapkan kendaraan operasional atau minibus Coaster untuk menjemput dan menggabungkannya kembali dengan rombongan,” ujarnya.
Dengan skema besar yang melibatkan ribuan armada dan sistem mitigasi berlapis, efektivitas implementasi di lapangan menjadi ujian utama. Terlebih, tingginya jumlah jemaah dari berbagai embarkasi, termasuk Jawa Timur, menuntut konsistensi pelayanan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan haji 2026.
(Red-Garudasatunews)
