JEMBER, Garudasatunews.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyoroti alokasi anggaran senilai Rp2,5 miliar untuk program yang disebut sebagai war room dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun 2026. Fraksi PDIP mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut di tengah masih tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan rendahnya realisasi belanja modal daerah.
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Candra Ary Fianto, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jember. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai fungsi, sasaran, dan manfaat dari fasilitas yang dianggarkan tersebut.
“War room ini sebenarnya untuk memerangi siapa?” ujar Candra dalam forum pembahasan P-APBD 2026. Ia menegaskan bahwa yang menjadi persoalan bukan sekadar keberadaan fasilitas tersebut, melainkan dasar kebutuhan dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi PDIP menilai setiap rupiah anggaran publik harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Menurut mereka, pembangunan fasilitas pengendalian dan pemantauan harus dapat dibuktikan efektivitasnya, terutama ketika pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar pada sektor infrastruktur dasar.
Kritik tersebut muncul seiring adanya tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp223 miliar yang diterima Kabupaten Jember dalam perubahan APBD. Dari jumlah tersebut, alokasi yang disebut secara langsung untuk pembangunan dan perbaikan jalan hanya sekitar Rp9 miliar atau sekitar empat persen dari total tambahan anggaran. Padahal sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan target penanganan ratusan kilometer jalan yang mengalami kerusakan.
Dari sudut pandang pengawasan anggaran, Fraksi PDIP menilai skala prioritas harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah belanja daerah. Mereka menekankan bahwa tambahan kapasitas fiskal seharusnya lebih banyak diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, fraksi juga mencatat realisasi belanja modal Kabupaten Jember hingga pertengahan September 2026 masih berada pada kisaran 22,07 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena waktu pelaksanaan APBD semakin terbatas, sementara pemerintah daerah juga memperoleh tambahan ruang fiskal yang cukup besar.
Meski memberikan kritik, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyetujui P-APBD Jember Tahun 2026 dengan sejumlah catatan. Fraksi menegaskan bahwa persetujuan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bebas membelanjakan anggaran tanpa ukuran yang jelas. Setiap program tetap harus diuji berdasarkan aspek urgensi, manfaat, efektivitas, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait memberikan penjelasan berbeda terkait anggaran yang dipersoalkan. Ia mengaku tidak mengetahui adanya nomenklatur anggaran yang secara spesifik menyebut war room senilai Rp2,5 miliar dalam APBD.
Menurut Fawait, anggaran yang dimaksud kemungkinan merupakan alokasi untuk sistem pemantauan keamanan berupa pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah ruas jalan. Penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai kejelasan nomenklatur dan peruntukan anggaran yang menjadi sorotan DPRD.
Perbedaan persepsi antara legislatif dan eksekutif mengenai penggunaan anggaran tersebut menjadi catatan penting dalam pembahasan P-APBD 2026. Transparansi perencanaan, keterbukaan informasi publik, serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah dinilai menjadi faktor utama untuk memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat Kabupaten Jember.
(Red-Garudasatunews)
