MAGETAN, Garudasatunews.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magetan akhirnya buka suara terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah melalui program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Sikap resmi partai menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan di tengah sorotan publik atas transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan, Diana AV Sasa, menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Ia menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas dalam proses penegakan hukum guna menghindari potensi ketidakadilan.
“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan, serta percaya aparat penegak hukum bekerja secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan,” ujar Sasa, Jumat (24/4/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan dana hibah yang bersumber dari aspirasi legislatif. Sasa menegaskan, penegakan hukum harus berlangsung tanpa tebang pilih agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
Ia juga menyoroti bahwa jabatan politik bukan sekadar posisi kekuasaan, melainkan amanah rakyat yang wajib dijalankan dengan integritas tinggi. Kasus ini, menurutnya, menjadi alarm keras bagi seluruh kader partai agar tidak menyimpang dari nilai-nilai perjuangan.
Dalam konteks internal, PDI Perjuangan mengklaim terus memperkuat disiplin organisasi dan memastikan seluruh kader bekerja sesuai aturan yang berlaku. Namun, pernyataan tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap konsistensi partai dalam mengawasi kader yang terlibat dalam pengelolaan anggaran publik.
Di sisi lain, Sasa menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Ia mengingatkan agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan meskipun kasus ini menyeret unsur legislatif.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif harus tetap berjalan optimal. Menurutnya, kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan akibat persoalan hukum yang menjerat individu tertentu.
Sasa juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan yang dapat memperkeruh situasi politik dan sosial di daerah. Stabilitas dinilai krusial agar proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi maupun tekanan publik yang tidak berdasar.
Dalam sudut pandang yang lebih luas, kasus ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah. Transparansi dan partisipasi masyarakat disebut menjadi kunci mencegah praktik penyalahgunaan serupa di masa mendatang.
Diana AV Sasa mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mekanisme distribusi dana hibah berbasis Pokir yang selama ini rawan disorot.
“Kami berharap peristiwa ini menjadi titik evaluasi bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen partai untuk menjaga kepercayaan publik di tengah badai kasus yang tengah bergulir, seraya memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
“Kami tetap berkomitmen menjaga marwah politik sebagai alat perjuangan rakyat,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
