SUMENEP, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat langkah strategis untuk menekan laju inflasi sekaligus menjamin ketahanan pangan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah kepulauan yang menjadi tantangan tersendiri bagi daerah ini. Dua isu krusial tersebut kini menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, guna memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh warga.
Sebagai kerangka kerja yang menyeluruh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep tengah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman resmi bagi seluruh instansi terkait dalam merancang dan menjalankan program pangan serta gizi secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa penyusunan RAD-PG diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan distribusi bahan pangan bergizi merata tidak hanya di wilayah daratan, namun juga menjangkau pulau-pulau terluar di Kabupaten Sumenep.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja. Ini memerlukan kerja sama lintas sektor, terutama di sektor produksi pangan dan sistem distribusinya,” ujar Arif Firmanto, Rabu (19/8/2026).
Meski angka inflasi Jawa Timur tercatat relatif terkendali berada di level 1,22 persen per Mei 2025 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Arif menegaskan Sumenep tidak boleh lengah. Karakteristik wilayah yang terdiri dari ribuan pulau menjadikan distribusi bahan pokok memiliki tantangan tersendiri: jarak tempuh yang jauh dan biaya angkut yang tinggi berpotensi mendorong kenaikan harga di wilayah kepulauan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Bahan pangan diketahui menjadi salah satu pendorong utama pergerakan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya memperkuat produksi pangan dari dalam wilayah sekaligus memperbaiki rantai pasok dan distribusi agar pasokan tetap aman dan harga tetap stabil di seluruh wilayah.
Bappeda juga mendorong sinergi kuat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan, agar program pangan bergizi benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Salah satu fokus utamanya adalah menjembatani kesenjangan harga antara wilayah daratan dan kawasan kepulauan, dengan merancang pola distribusi yang lebih efisien dan berbiaya rendah.
Selain sisi pangan, penguatan ketahanan fiskal daerah juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efektif. Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperluas ruang anggaran pembangunan sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Jika daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah berjalan kuat, maka pembangunan di Sumenep dapat berjalan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan,” pungkas Arif Firmanto. (Red-Garudasatunews)
