SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas penerapan sistem parkir digital berbasis pembayaran non-tunai di sejumlah titik parkir tepi jalan umum (TJU) dan area parkir halaman persil. Kebijakan tersebut diklaim sebagai langkah memperkuat transparansi pengelolaan retribusi parkir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan digitalisasi parkir merupakan salah satu program yang lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem pengelolaan parkir lebih terbuka, akuntabel, dan mudah diakses melalui berbagai metode pembayaran non-tunai.
Menurut Eri, Pemkot Surabaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus mempercepat implementasi parkir digital sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih transparan.
“Dengan sistem digitalisasi maka akan menghilangkan prasangka terkait pembayaran parkir. Dengan non-tunai ini masyarakat bisa membayar sesuai yang ditentukan dan lebih transparan,” ujar Eri, Rabu (17/6/2026).
Selain mempermudah proses pembayaran, sistem digital juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pencatatan retribusi parkir yang berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh transaksi tercatat secara elektronik sehingga dapat meminimalkan potensi persoalan dalam proses pembayaran maupun pelaporan penerimaan parkir.
Data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya per 9 Juni 2026 mencatat sebanyak 926 juru parkir telah menggunakan sistem parkir digital. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai 819 petugas.
Perluasan layanan kini mencakup kawasan Stasiun Kota, Perak Timur, Perak Barat, dan Tambak Bening. Sebelumnya, sistem serupa telah diterapkan di sejumlah ruas jalan di wilayah Surabaya Pusat, Barat, Timur, dan Utara.
Pemkot juga menyediakan berbagai pilihan pembayaran, mulai dari QRIS, kartu uang elektronik atau e-toll melalui mesin Electronic Data Capture (EDC), hingga pemindaian kode QRIS yang terpasang pada rompi resmi juru parkir.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, setiap juru parkir resmi dibekali rompi khusus yang dilengkapi kode QRIS untuk pembayaran kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain itu, Dishub juga memasang papan informasi yang memuat identitas dan foto resmi petugas parkir di setiap lokasi layanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan evaluasi sementara menunjukkan adanya peningkatan penerimaan retribusi parkir sekitar 10 persen sejak sistem digital mulai diterapkan secara efektif pada Maret hingga April 2026.
Menurut Trio, realisasi pendapatan parkir pada 2025 mencapai Rp25 miliar. Dengan perluasan sistem digital dan meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai oleh masyarakat, Dishub menargetkan peningkatan penerimaan sektor parkir hingga 40 sampai 50 persen pada tahun-tahun mendatang.
Pemkot Surabaya juga tengah menyiapkan alternatif pembayaran melalui voucher parkir dengan menjajaki kerja sama bersama jaringan ritel modern maupun pelaku UMKM guna memperluas akses masyarakat.
Di sisi lain, Pemkot mengimbau masyarakat untuk berperan aktif mendukung implementasi parkir digital dengan membiasakan pembayaran non-tunai serta memastikan identitas juru parkir sesuai dengan data yang tercantum pada papan informasi resmi.
Apabila masyarakat menemukan petugas parkir yang identitasnya tidak sesuai dengan informasi resmi di lokasi, Dishub meminta warga tidak melakukan pembayaran dan segera melaporkan temuan tersebut kepada instansi berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dishub menyebut data transaksi yang tercatat dalam sistem digital tidak hanya dimanfaatkan untuk pengawasan retribusi, tetapi juga menjadi dasar pemetaan kondisi sosial ekonomi juru parkir sehingga pemerintah dapat menyiapkan program kesejahteraan yang lebih tepat sasaran.
(Red-Garudasatunews)*
