JAKARTA, Garudasatunews.id – Temuan data digitalisasi distribusi BBM Pertamina per Maret 2026 mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian hingga 82 kali dalam satu bulan dengan total volume mencapai 4.992 liter. Berdasarkan data tersebut, setiap transaksi diduga dilakukan di bawah ambang batas harian 200 liter sehingga tidak terdeteksi sebagai pelanggaran oleh sistem pengawasan otomatis.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat. Menurutnya, pola transaksi yang berulang dengan volume besar menunjukkan adanya indikasi modus yang dirancang untuk menghindari mekanisme pengawasan digital.
“Apabila terbukti melanggar ketentuan hukum, pelaku harus diproses secara tegas karena telah menyalahgunakan BBM bersubsidi yang merupakan hak masyarakat,” kata Ratna, Jumat (17/7/2026).
Ratna menilai dugaan praktik tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Ia menyebut pola pengisian yang dilakukan secara berulang patut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu penyaluran subsidi energi yang dibiayai negara.
Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem digitalisasi distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, teknologi pengawasan harus mampu mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar dan secara otomatis mencegah potensi penyalahgunaan, bukan sekadar mencatat aktivitas pengisian.
Selain penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, Ratna mendorong Pertamina bersama instansi terkait memperkuat mekanisme pengawasan berbasis analisis data agar transaksi dengan pola mencurigakan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa apabila celah dalam sistem pengawasan tidak segera diperbaiki, potensi kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat terus berlanjut. Karena itu, transparansi pengelolaan data, penguatan pengawasan, serta koordinasi antara penyelenggara distribusi dan aparat penegak hukum dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan resmi dari Pertamina maupun aparat penegak hukum mengenai hasil investigasi atau penindakan terhadap kendaraan yang tercantum dalam temuan data digitalisasi tersebut. Informasi lebih lanjut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang. (Red-Garudasatunews)
