JOMBANG, Garudasatunews.id – Sejumlah Nahdliyin menyatakan dukungan moral kepada pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur’an Tebuireng, KH Musta’in Syafi’ie atau Yai Tain, sekaligus menyerukan agar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tidak dijadikan arena politik transaksional. Seruan tersebut disampaikan di kompleks makam KH Abdul Wahab Chasbullah atau Mbah Wahab, Tambakberas, Jombang, menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35.
Deklarasi itu menjadi sorotan karena tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap Yai Tain yang tengah menghadapi persoalan hukum, tetapi juga menyentuh isu independensi forum tertinggi organisasi NU. Para peserta meminta jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) ikut memastikan proses Muktamar berjalan transparan, bermartabat, serta tetap berpegang pada nilai perjuangan para muassis NU.
Koordinator deklarasi, Solihin, mengatakan dukungan terhadap Yai Tain muncul sebagai respons atas somasi dari tim kuasa hukum Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar serta laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Menurutnya, pernyataan Yai Tain semestinya dapat ditempatkan sebagai kritik moral dan refleksi terhadap arah kepemimpinan organisasi.
Solihin mempertanyakan apabila kritik terkait moralitas dan marwah organisasi langsung berujung pada persoalan hukum. Ia menilai ruang kritik internal tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap perjalanan organisasi.
Dari kompleks makam Mbah Wahab, pesan paling tegas diarahkan kepada PWNU dan PCNU agar Muktamar NU tidak bergeser menjadi arena kepentingan transaksional.
“Kami meminta kepada PWNU dan PCNU, tolong jaga Muktamar NU ini. Jangan jadikan Muktamar sebagai ajang politik transaksional,” ujar Solihin.
Kelompok yang mengatasnamakan relawan KPK NU tersebut menyatakan akan mencermati jalannya Muktamar, termasuk kemungkinan munculnya transaksi politik maupun manuver yang dinilai berpotensi memengaruhi independensi forum. Jika menemukan dugaan pelanggaran atau praktik yang dinilai tidak semestinya, mereka menyatakan akan mengumpulkan bukti dan menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia.
Solihin menegaskan pengawalan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk intimidasi terhadap pihak tertentu. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya moral untuk memastikan Muktamar berlangsung transparan dan sesuai dengan nilai organisasi.
Seruan tersebut sekaligus menempatkan isu transparansi dan independensi sebagai perhatian menjelang Muktamar NU ke-35. Tuduhan mengenai politik transaksional dalam pemberitaan ini merupakan kekhawatiran yang disampaikan kelompok deklaran, bukan kesimpulan bahwa praktik tersebut telah terbukti terjadi.
Bagi para deklaran, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kepemimpinan tidak semestinya otomatis dipandang sebagai upaya melemahkan NU. Kritik, menurut mereka, dapat menjadi bagian dari tradisi amar ma’ruf untuk mengingatkan pengurus agar tetap berada dalam koridor perjuangan para pendiri NU.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana Muktamar NU ke-35 dijalankan, terutama dalam memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung sesuai mekanisme organisasi, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan yang dapat mengganggu independensi forum.
(Red-Garudasatunews)
