SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis penyusunan arah pembangunan, namun sejumlah target ambisius yang dipaparkan masih menyisakan pertanyaan terkait realisasi dan keselarasan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membuka forum tersebut di Hotel Shangrila Surabaya, Selasa (14/4/2026), dengan menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data serta kolaborasi lintas sektor.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi dan berdampak nyata,” ujarnya.
Forum ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat, di antaranya Rachmat Pambudy dan Abdul Mu’ti, serta jajaran kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran lintas sektor tersebut disebut sebagai bentuk penguatan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Namun, di balik narasi sinergi, sejumlah indikator pembangunan masih menunjukkan ketimpangan. Data Pemprov Jatim mencatat disparitas ekonomi antarwilayah yang cukup tajam, dengan kontribusi wilayah utara mencapai 54,57 persen, sementara wilayah selatan hanya 20,53 persen dan Madura 3,81 persen.
Pemerintah menjadikan pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) sebagai solusi utama. Hingga kini progresnya mencapai 390,84 km atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 km. Meski demikian, efektivitas proyek ini dalam menekan kesenjangan ekonomi belum sepenuhnya teruji.
Di sektor sosial, Pemprov Jatim menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis intervensi kebijakan. Namun, persoalan klasik terkait akurasi dan pemutakhiran data masih menjadi tantangan dalam implementasi program bantuan.
Pada sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa. Sementara program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menempati peringkat kedua nasional. Meski demikian, distribusi layanan dan kualitas fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih menjadi catatan.
Di bidang ekonomi desa, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk 8.494 unit, mayoritas koperasi baru. Namun, keberlanjutan usaha dan kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab.
Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diklaim telah menjangkau 8,58 juta penerima manfaat. Meski cakupan luas, pengawasan kualitas layanan dan efektivitas distribusi masih membutuhkan evaluasi berkelanjutan.
Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix sebagai kunci pembangunan. Namun, tanpa indikator kinerja yang terukur dan transparansi pelaksanaan, konsep kolaboratif tersebut berisiko hanya menjadi jargon kebijakan.
Musrenbang RKPD 2027 ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama lintas sektor. Meski demikian, publik masih menunggu implementasi nyata dari berbagai program yang dipaparkan, bukan sekadar perencanaan di atas kertas. (Red-Garudasatunews)
