BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bondowoso pada 4 April 2026 di Hotel Ijen View, Ketua DPC PKB Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan disiplin kader terhadap AD-ART sebagai kunci meredam potensi konflik internal yang dinilai lebih tajam dibanding kontestasi pemilu legislatif.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap mekanisme internal PKB yang sepenuhnya dikendalikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), terutama dalam menentukan arah regenerasi kepemimpinan daerah. Evaluasi kinerja pengurus lima tahun terakhir menjadi dasar utama penentuan calon, memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan ruang partisipasi kader di tingkat cabang.
“Mekanisme di PKB itu mungkin tidak sama dengan partai-partai lain. DPP menilai kinerja setiap pengurus selama lima tahun. Setelah dievaluasi, DPP membentuk tim lima dari pengurus DPW. Sebagai kader, tentu harus tunduk terhadap keputusan organisasi,” ujar Ahmad Dhafir.
Dalam skema tersebut, DPP akan mengumumkan lima nama calon ketua DPC yang menjadi kandidat utama. Penentuan ini sepenuhnya berada di tangan pusat, dengan dalih menjaga stabilitas dan menghindari konflik horizontal antar kader yang kerap memanas saat muscab.
“Nanti diumumkan 5 nama calon ketua PKB. Itu semua DPP yang menentukan. Karena pertimbangan DPP, kita tahu bahwa konflik muscab itu lebih dahsyat dari konflik pileg,” tegasnya.
Meski forum muscab masih diberi ruang untuk menambah nama kandidat, Ahmad Dhafir menekankan bahwa mekanisme tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan pusat. Penambahan nama dinilai hanya sebagai formalitas demokratis tanpa menggeser dominasi DPP.
“Boleh menambah usulan, bisa jadi 7 atau 8. Tapi bukan berarti memprotes 5 nama itu. Karena penilaian DPP sudah berdasarkan kinerja,” ujarnya.
Lebih jauh, aturan AD-ART membuka peluang figur dari luar daerah untuk memimpin DPC Bondowoso. Kebijakan ini mempertegas kuatnya kendali pusat dalam menentukan arah kepemimpinan, sekaligus memicu dinamika baru di internal kader lokal.
“Bisa dari luar daerah. Itu kewenangan DPP. Sebagai kader, apapun keputusannya harus patuh dan tunduk,” ungkapnya.
Di tengah spekulasi internal, Ahmad Dhafir juga menegaskan tidak melakukan lobi politik untuk mempertahankan atau mendapatkan posisi. Ia mengklaim seluruh perjalanan jabatannya sebagai Ketua DPC sejak 2007 hingga periode terakhir selalu mengikuti keputusan organisasi.
“Dari dulu saya tidak pernah lobby. Apapun keputusan dan perintah organisasi, harus siap melaksanakan,” tegasnya.
Pengalaman konflik internal dalam muscab sebelumnya menjadi latar kekhawatiran utama. Dinamika perebutan jabatan dinilai lebih sensitif karena melibatkan kepentingan langsung kader, berbeda dengan kontestasi eksternal seperti pileg.
Ahmad Dhafir menutup dengan seruan agar seluruh kader kembali pada prinsip dasar organisasi, yakni kesamaan tujuan dalam menjalankan garis perjuangan partai dan kepentingan masyarakat, guna meredam potensi perpecahan yang berulang.
*** (Red-Garudasatunews)***
