UBAN, Garudasatunews.id – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban resmi dimulai. Sebanyak 256 siswa asal Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro mulai menjalani proses adaptasi di lingkungan pendidikan berasrama untuk tahun ajaran 2026/2027. Pemerintah Kabupaten Tuban menegaskan seluruh peserta didik akan memperoleh fasilitas pendidikan dan kebutuhan hidup yang layak selama mengikuti program tersebut.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, perubahan pola pikir, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pelaksanaan MPLS menjadi tahapan penting agar para siswa mampu beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang baru.
“Saya bersyukur karena mengubah budaya atau mindset masyarakat bukan hal yang mudah. Seluruh pihak yang bergandengan tangan telah bekerja pagi hingga malam untuk meyakinkan para orang tua agar anak-anaknya memperoleh kesempatan pendidikan yang sangat baik,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Lindra, Jumat (31/7/2026).
Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menempati gedung permanen di Jalan Mondokan, Tuban. Fasilitas tersebut melayani jenjang SD, SMP, dan SMA bagi siswa asal Kabupaten Tuban. Selain itu, sebanyak 60 siswa tingkat SMA dari Kabupaten Bojonegoro turut bergabung sehingga total peserta didik mencapai 256 orang.
Menurut Mas Lindra, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang secara intensif memberikan pendampingan dan pemahaman kepada keluarga calon siswa mengenai konsep pendidikan berasrama. Upaya tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan tersebut.
Pemerintah daerah juga memastikan seluruh kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Jaminan tersebut mencakup perlengkapan belajar, kebutuhan sandang, hingga konsumsi harian.
“Semua ditanggung oleh negara. Mulai dari apa yang mereka kenakan hingga konsumsi tiga kali sehari. Bahkan masih ada tambahan makanan ringan dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendukung pemenuhan gizi peserta didik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi muda. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi tempat pembinaan yang mendukung tumbuh kembang siswa secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Bupati Tuban menilai keberagaman latar belakang peserta didik menjadi nilai penting dalam pelaksanaan program tersebut. Lingkungan pendidikan berasrama diharapkan mampu membangun sikap saling menghargai, memperkuat persatuan, dan mencerminkan semangat kebhinekaan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun daerah asal.
Menurutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia menjadi proyek percontohan yang diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi generasi muda sebagai bagian dari persiapan menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menjadi tahap awal proses pendidikan bagi ratusan siswa yang akan menjalani pembelajaran berbasis asrama. Pemerintah Kabupaten Tuban berharap program tersebut dapat berjalan optimal melalui sinergi pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar dapat tercapai. (Red-Garudasatunews)
