JAKARTA, Garudasatunews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) mendukung pembenahan layanan haji dan umrah melalui digitalisasi data kependudukan. Langkah ini ditujukan untuk menekan potensi kecurangan, termasuk penyalahgunaan identitas, pencatatan nama ganda, hingga praktik penipuan yang memanfaatkan panjangnya masa tunggu keberangkatan haji, Jumat (9/10/2026)
Ajakan tersebut disampaikan Tito setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (9/10/2026). Penandatanganan dilakukan bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan.
Tito menegaskan, SEB tersebut dapat menjadi pedoman bagi kepala daerah untuk berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah dalam membenahi pelayanan di daerah masing-masing.
Ia meminta pemerintah daerah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas instansi agar pemanfaatan data kependudukan dapat mendukung administrasi jemaah secara lebih tertib dan akurat.
Digitalisasi Data untuk Menekan Celah Kecurangan
Menurut Tito, pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) menjadi salah satu instrumen penting untuk meminimalkan peluang manipulasi administrasi haji. Ia menyebut lebih dari 290 juta penduduk Indonesia telah tercatat dalam sistem kependudukan Kemendagri, dengan cakupan sekitar 98 persen.
Integrasi data tersebut diharapkan membantu mencegah penggunaan identitas orang lain, pencatatan nama ganda, serta upaya mempercepat jadwal keberangkatan yang tidak sesuai ketentuan.
Namun, efektivitas digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan data. Pelaksanaannya juga membutuhkan koordinasi antarlembaga, validasi informasi yang konsisten, serta pengawasan terhadap proses administrasi di tingkat pusat dan daerah.
Pembenahan ini menjadi penting karena panjangnya masa tunggu haji berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang menawarkan jalan pintas kepada calon jemaah. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap janji keberangkatan lebih cepat yang tidak disertai prosedur resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Dorong Penyeragaman Tarif Kesehatan
Selain digitalisasi layanan, pemerintah pusat juga mendorong penyeragaman tarif pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi calon jemaah haji. Kebijakan ini diharapkan mengurangi kesenjangan biaya layanan kesehatan antardaerah.
Tito menyoroti adanya perbedaan tarif pemeriksaan kesehatan yang dinilai perlu ditata melalui kerja sama Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Kesehatan.
Penyeragaman tarif diharapkan memberikan kepastian biaya bagi calon jemaah sekaligus mendorong pelayanan yang lebih transparan. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu disertai informasi tarif yang mudah diakses masyarakat agar calon jemaah dapat mengetahui biaya yang harus dibayarkan secara jelas.
Penandatanganan SEB tersebut turut dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta sejumlah pejabat terkait.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, pembenahan layanan haji dan umrah diharapkan mampu memperkuat validasi data, mempersempit celah kecurangan, dan meningkatkan kepastian pelayanan bagi calon jemaah. Implementasi kebijakan serta pengawasan di lapangan menjadi faktor penting untuk memastikan tujuan tersebut benar-benar tercapai.
(Red-Garudasatunews)
