PONOROGO, Garudasatunews.id – Perselisihan rumah tangga di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, berujung pada pembongkaran sebagian bangunan rumah yang disebut sebagai harta bersama pasangan suami istri. Pembongkaran dilakukan setelah upaya mediasi di tingkat desa tidak menghasilkan kesepakatan terkait penggantian biaya pembangunan rumah.
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore (10/10/2026) tersebut menjadi perhatian warga setelah sejumlah bagian bangunan dilepas dan dibawa oleh pemiliknya. Material yang dibongkar antara lain genting, kusen, pintu, dan jendela yang masih dapat digunakan.
Berdasarkan informasi yang diberitakan media lokal, konflik tersebut bermula dari persoalan rumah tangga yang melibatkan dugaan perselingkuhan. Persoalan itu disebut terungkap pada akhir Agustus 2026, ketika warga melihat seorang pria yang merupakan tetangga keluar dari rumah sang istri pada pagi hari.
Masalah kemudian berkembang menjadi perselisihan mengenai rumah berukuran sekitar 6 x 9 meter yang dibangun saat pasangan tersebut masih berumah tangga. Sang suami, yang diketahui bekerja di Malaysia, meminta penggantian biaya pembangunan rumah kepada pihak istri dalam tenggat waktu tertentu.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan berakhir, penggantian biaya tersebut belum terpenuhi. Kondisi itu membuat perselisihan semakin sulit diselesaikan.
Mediasi Desa Belum Menemukan Titik Temu
Pemerintah Desa Sidoharjo melalui perangkat desa setempat disebut telah berupaya memediasi kedua pihak. Mengingat pasangan tersebut telah memiliki anak, pihak desa juga sempat menyarankan agar rumah dipertahankan dan diserahkan untuk kepentingan anak mereka.
Akan tetapi, upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai penggantian biaya pembangunan. Kesepakatan yang sebelumnya disampaikan secara lisan juga disebut tidak terlaksana, sementara informasi yang tersedia tidak menunjukkan adanya perjanjian tertulis resmi.
Setelah upaya damai menemui jalan buntu, pemilik rumah akhirnya membongkar sejumlah bagian bangunan. Material yang masih layak pakai kemudian dibawa ke rumah orang tuanya.
Status Harta Bersama Perlu Diperjelas
Kasus ini tidak hanya menyangkut konflik rumah tangga, tetapi juga persoalan status kepemilikan bangunan dan penyelesaian harta bersama. Kejelasan mengenai sumber biaya pembangunan, kepemilikan rumah, serta kesepakatan antara kedua pihak menjadi hal penting untuk mencegah sengketa berkepanjangan.
Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, para pihak dapat mempertimbangkan mekanisme hukum yang berlaku. Penilaian atas hak masing-masing pihak tetap memerlukan pemeriksaan fakta dan dokumen yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan klaim salah satu pihak.
Di sisi lain, keberadaan anak dalam keluarga tersebut perlu menjadi perhatian. Penyelesaian konflik orang tua seharusnya tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak agar dampak perselisihan tidak semakin meluas terhadap kehidupan dan masa depannya.
Peristiwa pembongkaran rumah itu kemudian menjadi perbincangan di media sosial. Meski demikian, kronologi lengkap, status kepemilikan bangunan, dan hasil akhir penyelesaian sengketa masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
(Red-Garudasatunews)
