BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengkaji penerapan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) sebagai langkah antisipasi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas dinamika geopolitik global, dengan fokus utama efisiensi energi tanpa mengorbankan layanan publik.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap evaluasi meski uji coba telah dilakukan selama sepuluh hari, mulai 16 hingga 25 Maret 2026, dengan klaim pelayanan tetap berjalan.
“Kami sudah uji coba WFA beberapa hari. Intinya pelayanan tetap berjalan,” ujarnya usai menghadiri forum perencanaan daerah.
Hasil uji coba disebut menunjukkan efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga meski bekerja dari lokasi berbeda. Namun, belum ada keputusan final untuk menjadikan skema ini sebagai kebijakan permanen.
Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan situasi sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan, terutama terkait kualitas pelayanan publik di tengah pembatasan mobilitas berbasis energi.
“Kebijakan keseharian belum diputuskan. Kami masih menunggu dan mengevaluasi,” tambahnya.
Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran meningkatnya konsumsi BBM sektor transportasi, sehingga efisiensi menjadi prioritas tanpa memicu penurunan kualitas layanan kepada masyarakat.
Selain WFH dan WFA, Pemkab juga membuka opsi kebijakan alternatif seperti bike to work atau bersepeda ke kantor sebagai upaya menekan konsumsi BBM. Praktik ini disebut telah mulai diterapkan secara terbatas di lingkungan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, bahkan disebut kerap menggunakan sepeda dalam aktivitas dinas sebagai bentuk contoh internal penerapan efisiensi energi.
Meski berbagai opsi telah diuji, pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan resmi. Seluruh skenario, termasuk WFH, WFA, hingga transportasi ramah energi, masih dalam tahap kajian sebelum diputuskan melalui koordinasi internal.
Kebijakan ini menjadi bagian dari respons daerah terhadap potensi tekanan krisis energi, yang jika tidak diantisipasi berpotensi mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik secara luas.
(Red-Garudasatunews)
