JAKARTA, Garudasatunews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi strategis terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung periode 2025–2030 Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG). Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dokumen krusial yang diduga menjadi alat tekanan terhadap pejabat daerah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penggeledahan dimulai Kamis (16/4/2026) di tiga titik utama, yakni rumah dinas bupati, rumah pribadi GSW, dan kediaman YOG. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen penting, termasuk surat pernyataan pengunduran diri pejabat OPD tanpa tanggal.
“Dokumen itu diduga digunakan sebagai alat tekan agar para pejabat patuh terhadap perintah bupati,” ujar Budi, Jumat (17/4/2026).
KPK menduga praktik pemerasan berlangsung secara sistematis. GSW disebut meminta setoran kepada sedikitnya 16 kepala OPD dan pejabat lainnya dengan total nilai mencapai sekitar Rp5 miliar. Permintaan tersebut bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar, baik secara langsung maupun melalui perantara YOG.
Penyidikan juga mengungkap pola kontrol kekuasaan melalui dokumen administratif. Para pejabat yang baru dilantik diduga dipaksa menandatangani surat pengunduran diri dan pernyataan tanggung jawab anggaran tanpa tanggal, serta tanpa salinan. Kondisi ini membuat dokumen tersebut berpotensi disalahgunakan sewaktu-waktu sebagai ancaman pencopotan jabatan.
Tidak hanya itu, KPK menduga adanya praktik “jual beli pengaruh” dalam pengelolaan anggaran daerah. GSW disebut meminta “jatah” hingga 50 persen dari nilai anggaran OPD, bahkan sebelum anggaran tersebut dicairkan. Dugaan intervensi juga mencakup pengaturan pemenang lelang dan penunjukan langsung rekanan pada proyek-proyek pemerintah.
Dalam skema tersebut, YOG berperan aktif sebagai penagih setoran kepada OPD. Pejabat yang belum memenuhi permintaan disebut terus ditekan layaknya pihak yang memiliki utang, memperkuat indikasi adanya sistem pemerasan terstruktur di lingkungan Pemkab Tulungagung.
KPK menegaskan penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penguatan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dukungan masyarakat juga disebut menjadi faktor penting dalam mengungkap praktik yang diduga telah berlangsung secara masif dan sistematis ini.
Penyidik memastikan proses hukum akan terus berkembang seiring pendalaman bukti dan pemeriksaan pihak-pihak terkait dalam kasus ini. (Red-Garudasatunews)
