SURABAYA, Garudasatunews.id – DPD Partai Golkar Jawa Timur menggelar bimbingan teknis (bimtek) serentak bagi seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD provinsi hingga kabupaten/kota se-Jatim, di tengah sorotan kebutuhan adaptasi cepat terhadap perubahan kebijakan nasional dan tekanan dinamika global.
Kegiatan yang berlangsung di Surabaya ini diikuti legislator dari 38 kabupaten/kota. Agenda tersebut diklaim sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kader legislatif, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang dinilai semakin kompleks.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Jatim, Adi Wibowo, menyebut transformasi peran anggota DPRD menjadi fokus utama. Ia menilai perubahan global berdampak langsung pada kebijakan daerah, sehingga anggota dewan dituntut lebih adaptif agar tidak kehilangan relevansi di tengah masyarakat.
Namun, di balik agenda peningkatan kapasitas tersebut, muncul pertanyaan terkait efektivitas bimtek serupa yang rutin digelar setiap tahun. Sejumlah kalangan menilai kegiatan ini kerap bersifat formalitas tanpa indikator terukur terhadap peningkatan kinerja legislator di daerah.
Dalam bimtek kali ini, materi yang diberikan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Dalam Negeri. Fokusnya meliputi tata kelola keuangan daerah serta penguatan fungsi kedewanan, yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam pengawasan anggaran.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Blegur Prijanggono, menegaskan pentingnya pemahaman teknis terkait keuangan daerah guna meminimalisir potensi penyimpangan. Ia menyebut materi dari BPK RI menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran publik.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yuda, mengakui bahwa perubahan regulasi yang cepat menuntut anggota dewan untuk terus memperbarui pemahaman. Tanpa pembaruan tersebut, respons kebijakan di tingkat daerah berisiko tidak sinkron dengan aturan pusat.
Meski demikian, transparansi hasil dari kegiatan bimtek ini masih menjadi perhatian. Hingga kini belum ada laporan terbuka mengenai evaluasi konkret dampak pelatihan terhadap kinerja anggota DPRD di Jawa Timur.
(Red-Garudasatunews)
