MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim mendorong agar arah kepemimpinan organisasi kembali menempatkan ulama sebagai pusat pengambilan keputusan. Gagasan tersebut mengemuka di tengah persiapan forum tertinggi NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026.
Kiai Asep, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu), sebelumnya menyampaikan sejumlah harapan terkait pelaksanaan Muktamar. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan muktamar yang netral, bermartabat, serta tidak didominasi kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Kiai Asep, posisi ulama dan pesantren perlu kembali diperkuat dalam menentukan arah jam’iyah. Pandangan tersebut sejalan dengan aspirasi sejumlah kiai sepuh yang menempatkan pesantren sebagai basis transmisi ilmu, akhlak, tradisi, sekaligus kepemimpinan keulamaan NU. Dalam pertemuan 13 kiai sepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, pada Juni 2026, mereka juga menyerukan agar Muktamar NU digelar di lingkungan pesantren.
Dorongan tersebut memiliki dimensi organisatoris yang lebih luas. Muktamar bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi forum untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan NU. Karena itu, independensi forum, mekanisme musyawarah, serta keterlibatan ulama menjadi titik penting yang berpotensi menentukan legitimasi hasil Muktamar.
Kiai Asep juga sebelumnya meminta agar kepanitiaan Muktamar melibatkan perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai daerah. Menurutnya, komposisi tersebut diperlukan agar kepanitiaan tidak terkesan mewakili kubu tertentu dan dapat menjaga netralitas penyelenggaraan.
Dalam perkembangan persiapan Muktamar, Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto, yang diasuh Kiai Asep, bahkan telah menyampaikan surat kesediaan menjadi tuan rumah kepada panitia Muktamar di Jakarta. Surat bernomor 029/PPAU/V/1/2026 tertanggal 21 Mei 2026 tersebut menyatakan kesiapan pesantren mendukung pelaksanaan forum tersebut.
Kesiapan itu tidak hanya menyangkut tempat. Kiai Asep menyatakan kesediaannya mendukung kebutuhan peserta dan pelayanan selama Muktamar apabila Amanatul Ummah dipercaya menjadi tuan rumah. Namun, persoalan lokasi bukan satu-satunya isu penting. Perdebatan mengenai siapa yang akan memegang kendali kepemimpinan dan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika menuju Muktamar ke-35.
Seruan agar kepemimpinan kembali berorientasi pada ulama juga muncul bersamaan dengan pembahasan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) di kalangan kiai sepuh. Pertemuan para masyayikh di Ploso menekankan penghormatan terhadap ulama, penguatan pesantren, adab musyawarah, serta persatuan sebagai modal utama NU menghadapi agenda organisasi tersebut.
Dengan demikian, menjelang Muktamar ke-35 NU, isu kepemimpinan tidak hanya berkutat pada nama kandidat, tetapi juga menyangkut arah organisasi: apakah keputusan strategis NU semakin berakar pada tradisi keulamaan dan pesantren atau bergerak ke pola kepemimpinan yang lebih organisatoris. Sikap Kiai Asep mempertegas bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam dinamika menuju forum tertinggi NU.
(Red-Garudasatunews)
