JAWA TIMUR, Garudasatunews.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Jawa Timur. Langkah tersebut tidak hanya difokuskan pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga penguatan koordinasi dan verifikasi data agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen itu disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring dari Jakarta, Senin (14/9). Menurutnya, program BSPS menjadi salah satu instrumen strategis untuk menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur.
Berdasarkan data per 14 September 2026, alokasi BSPS yang bersumber dari APBN di Jawa Timur mencapai 35.344 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, usulan BSPS yang diajukan pemerintah kabupaten/kota mencapai 37.853 unit, dengan 15.425 unit telah diverifikasi dan 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Realisasi program tercatat mencapai 35 persen dengan nilai pencairan sebesar Rp247,42 miliar.
Data tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus diselesaikan untuk mempercepat pembangunan rumah layak huni. Selain mengejar target fisik, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam memastikan akurasi data penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun penerima ganda.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan pembentukan Desk Khusus BSPS yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Desk ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian kendala lapangan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap progres pembangunan rumah penerima manfaat.
Selain itu, Pemprov Jatim akan memperluas sosialisasi program melalui berbagai kanal informasi, termasuk pemanfaatan media luar ruang dan sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat dan transparan.
Di sisi lain, Khofifah juga menyoroti pentingnya penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Pemprov berencana mengoptimalkan dukungan dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi persyaratan untuk membantu proses verifikasi dan pendampingan program. Langkah ini dinilai penting guna memperkuat validasi data sejak tahap awal dan mencegah potensi kesalahan sasaran bantuan.
Selain program yang bersumber dari APBN, penanganan RTLH juga dilakukan melalui kolaborasi APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD kabupaten/kota. Pada tahun 2026, sebanyak 5.411 unit RTLH telah tertangani dari target 9.725 unit. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas pemerintahan masih menjadi faktor kunci dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Khofifah menegaskan keberhasilan BSPS tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan, keselamatan, kenyamanan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kebutuhan mutlak agar target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
(Red-Garudasatunews)
