SURABAYA, Garudasatunews.id – Peringatan Hari Kartini 2026 dimanfaatkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menekan angka kematian ibu (AKI) melalui dorongan kolaborasi lintas sektor yang dinilai belum optimal.
Dalam pernyataannya di Surabaya, Selasa (21/4/2026), Khofifah menegaskan bahwa persoalan kematian ibu bukan sekadar isu kesehatan, melainkan indikator krusial kualitas pembangunan manusia yang masih menyisakan pekerjaan rumah serius.
Tema nasional “Bergerak Bersama Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)” disebutnya sebagai sinyal kuat bahwa intervensi yang selama ini berjalan belum cukup efektif tanpa sinergi konkret antar sektor, mulai dari layanan kesehatan hingga edukasi masyarakat.
Khofifah menggarisbawahi bahwa semangat perjuangan R.A. Kartini harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, terutama dalam menjamin keselamatan ibu hamil sebagai fondasi lahirnya generasi unggul. Ia menilai penguatan peran perempuan tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diikuti akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
“Keselamatan ibu adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Tanpa itu, target generasi unggul hanya akan menjadi jargon,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim telah melakukan berbagai intervensi, termasuk penguatan fasilitas layanan seperti stroke center, jantung center, dan onkologi center, serta layanan kesehatan bergerak untuk wilayah kepulauan. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih menjadi sorotan, terutama terkait pemerataan akses di daerah terpencil.
Pemanfaatan teknologi melalui aplikasi e-Desi untuk deteksi dini risiko hipertensi pada ibu hamil juga disebut sebagai langkah preventif. Meski demikian, belum ada data terbuka yang menunjukkan sejauh mana aplikasi tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan komplikasi kehamilan.
Data Pemprov mencatat angka kematian ibu dan bayi mengalami penurunan, disertai penurunan prevalensi stunting hingga 14,7 persen pada 2025. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk memastikan tren penurunan berkelanjutan tanpa penguatan sistem pengawasan dan evaluasi program.
Khofifah menekankan bahwa tanggung jawab penurunan AKI tidak bisa dibebankan hanya pada sektor kesehatan. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk keluarga dan masyarakat, yang selama ini kerap luput dari intervensi sistematis.
Dalam aspek pembangunan gender, Jawa Timur mencatat Indeks Pembangunan Gender (IPG) 93,29 pada 2025, meningkat dari tahun sebelumnya. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga membaik menjadi 0,347, lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan, pernikahan dini, dan risiko kesehatan ibu.
Keterwakilan perempuan di legislatif yang baru mencapai sekitar 20 persen serta partisipasi angkatan kerja sebesar 60,64 persen juga menunjukkan masih adanya kesenjangan struktural yang berpotensi mempengaruhi kualitas hidup perempuan secara menyeluruh.
Pemprov Jatim mengklaim telah memperkuat perlindungan perempuan melalui optimalisasi UPTD PPA dan PUSPAGA. Namun, efektivitas lembaga tersebut dalam menjangkau korban di tingkat akar rumput masih memerlukan pengawasan ketat dan transparansi kinerja.
Di tingkat global, Khofifah turut menyinggung peran perempuan Indonesia melalui organisasi Muslimat NU yang mengirimkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres terkait perdamaian dunia. Langkah ini disebut sebagai bukti kontribusi perempuan Indonesia di kancah internasional, meski urgensi isu domestik seperti AKI dinilai tetap harus menjadi prioritas utama.
Menutup pernyataannya, Khofifah kembali mendorong gerakan kolektif yang tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi berorientasi pada hasil nyata dalam menurunkan angka kematian ibu.
“Momentum ini harus menjadi aksi bersama yang terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar peringatan simbolik,” tegasnya.
(Red-Garudasatunews)
