Kepala SPPG Jember Berkelahi dengan Relawan MBG

oleh -74 Dilihat
oleh
Kepala SPPG Jember Berkelahi dengan Relawan MBG
Anggota Satuan Tugas MBG dan anggota DPRD Kabupaten Jember Ahmad Hoirozi.
banner 468x60

JEMBER, Garudasatunews.id — Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember terlibat perkelahian dengan seorang relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keduanya disebut dalam kondisi mabuk saat insiden tersebut terjadi.

Peristiwa itu menjadi sorotan karena SPPG merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program MBG yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk anak-anak. Kepala SPPG sendiri memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan operasional dapur, termasuk pengaturan kerja tim dan relawan. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kepala SPPG harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan timnya serta proses memasak dan distribusi MBG.

Insiden perkelahian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedisiplinan dan profesionalitas pengelola dapur MBG. Terlebih, lingkungan kerja SPPG menuntut personel menjalankan tugas dengan standar operasional yang ketat karena berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Kondisi mabuk yang disebut menjadi latar belakang perkelahian juga menjadi perhatian tersendiri. Perselisihan antara kepala SPPG dan relawan bukan sekadar persoalan pribadi apabila terjadi dalam lingkungan kerja yang bertanggung jawab terhadap layanan publik.

Secara kelembagaan, keberadaan relawan merupakan bagian dari operasional SPPG. Dalam pelaksanaan MBG di Jember, sejumlah SPPG sebelumnya menekankan kesiapan relawan, sistem kerja dan penerapan standar operasional sebelum dapur beroperasi.

Karena itu, insiden tersebut semestinya tidak berhenti pada persoalan perkelahian. Evaluasi internal terhadap hubungan kerja, kedisiplinan personel serta kepatuhan terhadap standar operasional menjadi penting untuk memastikan persoalan serupa tidak mengganggu pelayanan MBG.

Apalagi, Jember telah mendapat perhatian pemerintah sebagai salah satu daerah percontohan implementasi program MBG. Pemerintah Kabupaten Jember sebelumnya menyebut pelaksanaan program tersebut harus didukung komunikasi lintas pihak serta pemenuhan standar kualitas pangan.

Publik kini menunggu kejelasan mengenai penanganan insiden tersebut, termasuk apakah terdapat langkah evaluasi terhadap pihak yang terlibat. Transparansi diperlukan agar persoalan personal tidak berkembang menjadi persoalan yang berdampak terhadap kredibilitas dan keberlangsungan layanan MBG.

Perlu ditegaskan, pemberitaan ini tidak menyimpulkan kesalahan pidana terhadap pihak mana pun. Status hukum seseorang harus didasarkan pada proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.