SIDOARJO — garudasatunews.id, Fenomena tata kelola pemerintahan yang reaktif tampaknya masih menjadi potret buram birokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Publik kembali disuguhkan dengan pola lama, di mana pemangku kebijakan baru terlihat sibuk turun tangan ketika sebuah isu meledak di media sosial. Rentetan respons cepat dari pejabat daerah baru muncul tepat setelah keluhan masyarakat viral di jagat maya, seolah sistem pengawasan lumpuh jika tidak ada sorotan kamera.
Pola reaktif ini terekam jelas menyusul unggahan video pada Jumat (26/6) lalu. Berawal dari ulasan independen yang dilakukan langsung oleh Gus Arief, tokoh dari Ponpes Alhamdaniyah, tabir ketidakpedulian terhadap infrastruktur pendidikan pelosok perlahan terbuka. Dalam tayangan tersebut, ia memperlihatkan secara gamblang kondisi fisik SDN 4 Kupang, Kecamatan Jabon, yang sangat memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan fasilitas pendidikan.
Ironi menyayat hati terlihat jelas dari realitas di lapangan; bangunan tempat bibit penerus bangsa menimba ilmu itu ternyata masih berkonstruksi kayu yang rapuh. Pemandangan miris di SDN 4 Kupang ini seakan menampar wajah tata kelola pemerintahan, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tercatat berada di angka fantastis, yakni lebih dari Rp5 triliun.
Namun, alih-alih menjadi bahan evaluasi sistemik sejak lama, fakta ketimpangan tersebut justru baru memicu manuver dadakan dari jajaran elit eksekutif. Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo secara mendadak turun ke lokasi merespons isu tersebut. Kedatangan yang terkesan terburu-buru usai isu ini viral memunculkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat: ke mana saja alat kelengkapan pemerintah dengan anggaran triliunan tersebut selama ini sebelum publikasi itu beredar luas?
Gerak cepat pasca-viral ini justru mempertegas lemahnya fungsi deteksi dini dan pemetaan masalah dari instansi terkait. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan dan perhatian yang berkesinambungan, bukan sekadar respons pemadam kebakaran. Pemerintahan yang adaptif seharusnya memiliki basis data akurat mengenai kondisi setiap sekolah, lalu mengeksekusi perbaikan jauh hari sebelum masyarakat berteriak melalui media sosial.
Dikonfirmasi terkait unggahannya, Gus Arief menegaskan bahwa langkah tersebut murni untuk menyoroti realitas infrastruktur pendidikan, bukan untuk memantik kegaduhan. “Fakta di lapangan memang demikian, bangunan sekolah itu terbuat dari kayu dan kondisinya sangat tidak layak guna, membahayakan proses belajar anak-anak. Sangat ironis jika dengan APBD di atas 5 triliun, infrastruktur dasar seperti ini luput dari pengawasan dinas terkait dan baru direspons setelah diulas di publik,” urai Gus Arief.
Substansi masalahnya adalah kondisi sekolah yang mutlak butuh dibenahi secara permanen, bukan sekadar perbaikan kosmetik sesaat. Pendidikan adalah pilar utama peradaban. Dengan kekuatan fiskal daerah yang masif, merevitalisasi sekolah reyot semestinya menjadi program prioritas dan terukur, bukan sekadar langkah tambal sulam di satu titik yang kebetulan sedang mendapat sorotan massal.
Sangat disayangkan jika penderitaan atau kekurangan fasilitas yang dirasakan masyarakat diubah fungsinya menjadi panggung politik. Rakyat jangan dijadikan bahan cerita atau sekadar objek komoditas demi menaikkan elektabilitas pribadi menjelang momentum tertentu. Kepedulian yang tulus diukur dari kebijakan nyata dalam mengeksekusi anggaran untuk kepentingan rakyat, bukan dari kecepatan bereaksi di depan lensa kamera setelah opini publik terbentuk.
Sudah saatnya tata kelola pemerintahan di Sidoarjo bergeser dari paradigma “menunggu viral baru bertindak” menjadi pemerintahan yang proaktif dan transparan. Anggaran daerah harus disalurkan tepat sasaran, memprioritaskan pembenahan sekolah-sekolah tidak layak seperti di Jabon. Jangan biarkan masa depan anak-anak Sidoarjo tergadaikan oleh lambannya birokrasi, karena kerja nyata seorang pemimpin sejatinya tetap berjalan utuh meskipun tanpa ada kamera yang merekam. ( Faisal N Tim )
