SUMENEP, Garudasatunews.id — Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari operasional Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dikelola PT Wira Usaha Sumenep (WUS) masih sangat minim. BUMD milik Pemkab Sumenep tersebut hanya mengantongi pendapatan sekitar Rp200 ribu dalam dua bulan terakhir, atau rata-rata Rp100 ribu per bulan.
Direktur PT WUS, Zeinul Ubbadi, membenarkan rendahnya pundi-pundi pemasukan dari fasilitas tersebut. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh dua faktor utama: populasi kendaraan listrik yang masih langka di Kabupaten Sumenep serta skema kerja sama bagi hasil dengan PT PLN.
“Selama dua bulan terakhir kami hanya dapat sekitar Rp200 ribu. Ini terjadi karena di Sumenep pengguna mobil listrik masih sangat jarang, bisa dihitung dengan jari,” ujar Zeinul seperti pada laman Kabarmadura, Senin, (07/09/26).
Selain minimnya unit kendaraan listrik yang memanfaatkan fasilitas tersebut, PT WUS juga hanya menerima porsi pendapatan yang kecil. Hal ini lantaran seluruh infrastruktur dan peralatan SPKLU merupakan aset milik PT PLN.
“Saya lupa porsi detail bagi hasilnya. Namun yang jelas, karena seluruh peralatan disiapkan oleh PLN, kami hanya memperoleh persentase yang relatif kecil dari skema kerja sama ini,” tambahnya.
Realisasi pendapatan ini berbanding terbalik dengan tren pertumbuhan bisnis pengisian daya kendaraan listrik di berbagai kota besar. Kendati demikian, kinerja operasional SPKLU di Sumenep dinilai tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pengelola. Keberhasilan bisnis SPKLU sangat bergantung pada ekosistem dan tingkat adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat setempat yang saat ini masih terbatas. (Red-Garudasatunews)
