BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Pengabdian guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bondowoso kembali menyoroti persoalan kesejahteraan. Di tengah besarnya peran mereka dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak pada usia emas, insentif yang diterima masih dinilai terbatas dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) di Bondowoso, Senin (31/8/2026).
Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bondowoso, M. Kholis, menegaskan bahwa tugas guru PAUD tidak sesederhana aktivitas bermain dan bernyanyi bersama anak. Para pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan kebiasaan hidup sehat, kemandirian, kedisiplinan, kemampuan berbagi, hingga pembentukan karakter sejak usia dini.
Namun, besarnya tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan sebagian guru PAUD.
Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, A. Mansur, menyebut pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan insentif. Besaran yang sebelumnya Rp350 ribu meningkat menjadi Rp400 ribu, sementara insentif lainnya yang sebelumnya Rp100 ribu naik menjadi Rp200 ribu.
Kenaikan tersebut patut diapresiasi. Tetapi jika dilihat dari kebutuhan hidup sehari-hari, angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ruang peningkatan kesejahteraan guru PAUD masih terbuka lebar.
Mansur menjelaskan, persoalan utama bukan semata-mata kemauan pemerintah untuk menaikkan insentif, melainkan kemampuan keuangan daerah. Dengan jumlah penerima yang mencapai ribuan guru, tambahan puluhan ribu rupiah per orang tetap membutuhkan dukungan anggaran yang besar.
Di sisi lain, data pemberitaan sebelumnya menunjukkan terdapat ribuan guru PAUD di Bondowoso yang menjadi penerima honor pemerintah daerah. Pada Juli 2026, misalnya, honor empat bulan untuk 2.880 guru PAUD dicairkan dengan total anggaran sekitar Rp3,3 miliar. Pembayaran tersebut mencakup Maret hingga Juni 2026, sementara honor Januari dan Februari telah disalurkan sebelumnya.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa persoalan guru PAUD bukan hanya menyangkut nominal insentif, tetapi juga kepastian dan ketepatan waktu pembayaran.
Pemerintah daerah sebelumnya menjelaskan keterlambatan pencairan terjadi karena menunggu penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pendidikan dari pemerintah pusat. Setelah anggaran tersedia, pembayaran honor kemudian diproses dan diselesaikan.
Dari perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menjadi penting karena guru PAUD berada pada lini pertama pendidikan anak. Mereka berhadapan langsung dengan fase perkembangan yang menentukan pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak.
Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan PAUD idealnya tidak hanya berbicara mengenai kurikulum, sarana, dan capaian peserta didik. Kesejahteraan pendidik juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan layanan pendidikan.
Mansur berharap perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru PAUD terus dilakukan. Ia juga meminta para pendidik tetap menjaga semangat dan ketulusan dalam menjalankan tugas, sembari pemerintah daerah terus mencari ruang fiskal untuk memperbaiki kondisi mereka.
Momentum HUT ke-21 HIMPAUDI akhirnya menjadi lebih dari sekadar perayaan organisasi. Di balik apresiasi terhadap pengabdian guru PAUD, terselip pertanyaan publik yang belum sepenuhnya selesai: seberapa jauh penghargaan terhadap jasa pendidik anak usia dini dapat diwujudkan dalam kebijakan kesejahteraan yang lebih layak, berkelanjutan, dan tepat waktu?
Sebab, membangun fondasi generasi masa depan tidak cukup hanya dengan meminta guru PAUD terus mengabdi. Negara dan pemerintah daerah juga dituntut memastikan para pendidiknya memperoleh perhatian yang sepadan dengan tanggung jawab yang mereka emban.
(Red-Garudasatunews)
