SURABAYA, Garudasatunews.id – Ratusan peternak yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (29/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa membagikan telur ayam secara gratis sebagai simbol protes terhadap anjloknya harga telur di tingkat peternak yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat.
Salah seorang peternak asal Bojonegoro, Isbandi, mengungkapkan harga telur di tingkat produsen saat ini turun hingga sekitar Rp16 ribu per kilogram, jauh di bawah harga normal yang berkisar Rp22 ribu hingga Rp24 ribu per kilogram. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan kerugian sekitar Rp7 ribu per kilogram.
“Dalam sehari rata-rata panen mencapai 57 sampai 60 kilogram. Kerugian yang kami alami bisa mencapai Rp400 ribu setiap hari,” ujarnya.
Ia menyebut tekanan ekonomi telah dirasakan peternak rakyat selama tiga bulan terakhir. Harga jual telur dinilai berada jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram, sehingga margin usaha peternak terus tergerus di tengah tingginya biaya produksi, terutama pakan.
Ketua PATERAIN, Nur Muhammad Ali, menilai kondisi tersebut dipicu ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang diperparah oleh dominasi perusahaan peternakan skala besar. Menurutnya, ekspansi usaha berskala besar berpotensi meningkatkan produksi secara berlebihan sehingga harga telur di tingkat peternak terus tertekan.
“Kondisi tersebut mengakibatkan semakin tidak seimbangnya antara supply dan demand sehingga harga telur jatuh yang berpotensi mengancam keberlangsungan peternakan rakyat,” katanya.
Dalam audiensi dengan DPRD Jawa Timur, massa aksi menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, meminta penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP) melalui langkah konkret Satgas Pangan Polri sesuai Surat Edaran Badan Pangan Nasional Nomor 285/TS.02.02/K/2026.
Kedua, menuntut keterbukaan informasi mengenai harga bahan baku pakan impor, mekanisme pembentukan harga pakan, data impor, serta distribusi bahan baku dan pakan agar peternak memperoleh kepastian atas penyebab kenaikan biaya produksi.
Ketiga, mendesak perlindungan terhadap peternak rakyat melalui pembatasan ekspansi perusahaan besar, pengaturan izin budidaya ayam petelur, serta evaluasi sejumlah regulasi yang dinilai berdampak pada semakin sempitnya ruang usaha peternak kecil.
Keempat, meminta pemerintah memperluas penyerapan telur hasil produksi peternak rakyat dalam berbagai program pemerintah guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Kelima, massa menilai keberlangsungan peternakan rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Mereka mengingatkan, apabila kerugian terus berlanjut hingga peternak menghentikan usahanya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pasokan pangan nasional dalam jangka panjang.
(Red-Garudasatunews)
