KEDIRI, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Kediri menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kios pupuk bersubsidi, Rabu (22/4/2026), guna memastikan tidak ada praktik penyimpangan distribusi maupun permainan harga di tingkat pengecer. Langkah ini dilakukan melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai respons atas potensi celah spekulasi yang berisiko merugikan petani.
Operasi lintas sektoral tersebut melibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), aparat kepolisian, hingga Kejaksaan Negeri. Tim gabungan melakukan verifikasi langsung terhadap stok dan kepatuhan kios terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menelusuri kemungkinan adanya distribusi tidak sesuai prosedur.
Kepala Disperdagin Kota Kediri, M. Ridwan, menegaskan bahwa pengawasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen kontrol untuk menjaga transparansi rantai distribusi pupuk dari produsen hingga petani sebagai pengguna akhir.
Hasil sidak menunjukkan tidak ditemukan indikasi kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan. Dua kios yang diperiksa tercatat memiliki stok mencukupi dan tetap beroperasi normal. Pemerintah mengklaim distribusi berjalan lancar tanpa laporan signifikan dari petani terkait hambatan akses.
Namun, di tengah stabilitas tersebut, terdapat penurunan kuota pupuk bersubsidi tahun 2026 menjadi 1.983 ton dari sebelumnya 2.712 ton. Pemkot menilai pengurangan ini harus diimbangi dengan efisiensi penggunaan serta perubahan pola tanam petani.
Di sisi lain, pemerintah menyoroti penurunan harga pupuk sebagai faktor penyeimbang. Harga Urea turun dari Rp 2.250/kg menjadi Rp 1.800/kg, NPK dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg, NPK Kakao menjadi Rp 2.640/kg, ZA Rp 1.360/kg, serta pupuk organik turun menjadi Rp 640/kg. Penurunan ini dinilai mampu menjaga daya beli petani meski alokasi fisik berkurang.
KP3 juga mendorong petani mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dengan memanfaatkan sumber daya lokal, serta meningkatkan pengelolaan kondisi tanah agar penyerapan pupuk lebih optimal.
Dalam aspek distribusi, pemerintah mengandalkan sistem digital e-RDKK untuk mempermudah akses. Petani yang terdaftar kini dapat membeli pupuk langsung di kios resmi tanpa harus melalui kelompok tani, sebuah kebijakan yang diklaim memangkas birokrasi dan mempercepat penyaluran.
Meski demikian, pengawasan akan terus diperketat. KP3 memastikan pemantauan dilakukan secara berkala setiap triwulan maupun secara insidental jika muncul indikasi masalah di lapangan.
Selain persoalan distribusi, pemerintah juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ancaman fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pertengahan tahun menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu siklus tanam dan produktivitas pertanian.
Pemkot menegaskan kesiapan untuk menindaklanjuti setiap kendala yang dihadapi petani, dengan fokus utama menjaga stabilitas produksi serta memastikan ketersediaan sarana pendukung di tengah ketidakpastian cuaca.
(Red-Garudasatunews)
